ENERGYWORLD.CO.ID – Wacana pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero) sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dinilai tidak tepat, mengingat kinerja Ahok selama ini memang tidak positif.
Berhembus isu terbaru mengenai pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero) telah menarik perhatian publik.
Isu ini muncul setelah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memanggil Ahok dan Nicke Widyawati untuk membahas posisi tersebut.
Dalam evaluasi kinerjanya sebagai komisaris utama Pertamina, Ahok tidak mendapat sorotan positif.
Banyak aspek kinerja Pertamina yang mengecewakan, termasuk kecelakaan yang sering terjadi dan kinerja keuangan yang terus menurun.
Kritik ini menimbulkan kekhawatiran tentang kemampuan Ahok dalam memimpin perusahaan minyak berpelat merah yang sangat strategis.
Selain itu, keputusan mengangkat Ahok sebagai Dirut Pertamina juga memunculkan dampak ekonomi politik di tanah air.
Ahok memiliki rekam jejak pemarah, temperamental, dan sering kali tidak menjaga lisan.
Hal ini menciptakan ketidakstabilan dan kontroversi, yang pada akhirnya dapat menjadi beban berat bagi citra Presiden Jokowi.
Dalam situasi ini, pemilihan eksekutif tertinggi pertamina tersebut, Pemerintah mempertimbangkan sosok yang mampu menjaga integritas dan kinerja Pertamina.
Ada empat pertimbangan memilih Dirut Pertamina yang mampu meningkatkan citra dan kinerja Pertamina masa depan, diantaranya adalah:
Transparansi dan Akuntabilitas
Pemerintah dan BUMN perlu menjelaskan secara terbuka penyebab utama memburuknya kinerja dan banyaknya kecelakan kerja pada Grup Pertamina.
Termasuk menjelaskan kualifikasi dan alasan pemilihan Ahok sebagai Dirut Pertamina. Proses seleksi harus transparan dan tidak menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat.
Penguatan Etika dan Kepemimpinan
Pertamina harus fokus pada penguatan etika dan kepemimpinan di seluruh tingkatan.
Sosok yang diangkat sebagai eksekutif tertinggi harus memiliki reputasi etika, santunan, dan bersih, serta kemampuan untuk menciptakan kolaborasi yang positif.
Evaluasi Kinerja
Sebagai perusahaan BUMN, Pertamina harus secara berkala mengevaluasi kinerja dan kecocokan pimpinannya dengan tujuan strategis perusahaan.
Pemilihan pemimpin harus berdasarkan kompetensi dan prestasi yang terukur bukan sekadar sahabat baik oligarki dan pimpinan RI.
Keterbukaan dalam Pengambilan Keputusan
Pemerintah dan BUMN perlu lebih terbuka dalam melibatkan publik dan pihak-pihak terkait dalam proses pengambilan keputusan yang penting seperti ini.
Seringkali Erick Thohir gagal membangun alasan ilmiah dan logis dari pemilihan para relawan sebagai petinggi BUMN.
Situasi pengangkatan Ahok sebagai Dirut Pertamina menciptakan perbincangan yang serius dan memunculkan kemasyhuran dari kalangan akademisi dan publik.
Transparansi, etika, dan fokus pada kinerja harus menjadi prioritas untuk menghindari konsekuensi negatif dalam kepemimpinan perusahaan BUMN yang sangat vital bagi bangsa. EWI
Achmad Nur Hidayat: Pakar Kebijakan Publik dan Ekonom UPN Veteran Jakarta dan CEO Narasi Institute
