ENERGYWORLD.CO.ID – Mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Indonesia Rizal Ramli menyatakan, kasus-kasus penggusuran tanah adat terjadi berberbagai lokasi di daerah-daerah Indonesia. Dalam kasus Rempang skalanya jauh lebih besar. Dan tindakan kekerasan aparatnya sangat luar biasa, banyak sekali korban penggusuran paksa tanah-tanah adat. Hal itu disampaikan kepada wartawan di kediamannya. Jakarta, Selasa 12/9/2023.
“Secara berulang-ulang Presiden Jokowi dan para menterinya pernah mengatakan siapapun yang melawan investasi akan dilemahkan atau dilumpuhkan,” kata Rizal Ramli.
Begitu pentingnya investasi sehingga semua dikorbankan, segalanya demi investasi, tambahnya. Padahal tugas utama sebagai Presiden yang utama meningkatkan kesejahteraan, mencerdaskan rakyat. Bukan untuk all out demi investasi.Rizal ingatkan seperti kembali jaman VOC, masa kolonialisme
“Investasi dengan mengorbankan segala hal sama dengan jaman VOC dan kolonial. Mereka ambil tanah rakyat dimana saja, gak peduli hak adat , hak rakyat, tidak peduli merusak lingkungan, tidak peduli dampak sosial, tidak peduli manfaat untuk rakyat. Itulah model investasi ala kolonial,” tuturnya.
“Yang dilakukan pemerintahan Jokowi adalah model investasi ala kolonial,” tandas Rizal
Mantan Menkomaritim dan Sumberdaya itu sebutkan di kejadian penggusuran dan pengambil-alihan tanah di kasus Rempang, negara investornya adalah negara yang tidak menghormati hak azasi manusia, yaitu negara China.
Kemudian Rizal sebutkan investor negara Eropa, Amerika, pasti rakyat negara tersebut akan ramai bereaksi, juga medianyapun akan ramai bereaksi. Meraka akan minta stop terhadap apa yang terjadi dengan rakyat Indonesia.
“Karena gak mungkin investor dari Eropa, Amerika mau ambil alih tanah rakyat Indonesia secara paksa, image kekuasaan akan rusak,” ujarnya
Tapi kata mantan Kabulog ini, kasus Rempang ini dari negara asal China yang tidak menghargai hak-hak kemanusiaan, HAM, maka kekerasan, cara-cara ambil paksa dianggap biasa.
Sesungguhnya SOP terkait investasi sudah ada, termasuk amdalnya dll, termasuk dampak lingkungan dll tapi kalau memang amdalnya beres, bagus pasti investasi dilakukan secara baik. “Saya tak yakin apakah ada amdalnya?,” gusar Rizal kepada wartawan
Rizal ungkapkan yang sering terjadi, mereka mendapatkan surat dari pemerintahan lalu gunakan kekuasaan tersebut untuk mengamankan investasi yang ada.
Menurut Rizal, jika investasinya yang wajar apalagi menguntungkan rakyat pasti terima, tidak perlu gunakan kekerasan. Ini yang di Rempang terjadi, investasi dimana kompensasinya ga jelas lalu main paksa penggusuran.
Soal paradigma inveatasi, kita jangan bermimpi ada kabaikan karena paradigma pemerintahan Jokowi pro oligarki. “Jokowinya yang harus diganti baru ada perubahan!”
Rizal tegaskan Investasi itu diperlukan tapi bukan dengan cara seperti Omnibuslaw yang diharapkan meningkatkan investasi ternyata kaga. Di negara lain tidak pakai omni-omni-an
Rizal menilai soal pertanahan seperti yang terjadi sekarang ini akan terus berlanjut karena pemerintahannya tidak menghormati undang-undang agraria. Pemerintah seenak-enaknya.
Kita yang lahir di Indonesia hanya boleh memiliki tanah hanya 30 tahun, perpanjangan 10 tahun.
Sementara kata Rizal, pemerintahan Jokowi kasih ke China hak penguasaan 160 tahun. Itu melawan undang-undang agraria. “Sementara kita jadi warganegara kelas dua. Di Hongkong aja hanya 39 tahun.,”
Rizal bandingkan dengan negara-negara yang menarik investor tanpa pakai undang-undang omni-omnian. Contohnya Vietnam, Thailand, Malaysia. Selain itu mereka hati-hati tidak menggunakan kekerasan.
“Perusahaan asing sebagai investor yang benar itu takut terkait dengan kekerasan karena imagenya bisa rusak.”
“Sedangkan pemerintah Indonesia gunakan undang-undang omni-omni-an dan gunakan kekerasan,” pungkas Rizal. Yossi/EWI
