ENERGYWORLD.CO.ID — Senior Ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri mengatakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sebenarnya tidak setuju dengan larangan ekspor kabel nikel yang dilakukan pemerintah.
Namun, Faisal mengaku ia dianggap ‘menusuk dari belakang’ karena membocorkan pertemuannya dengan Luhut tersebut. Padahal menurutnya, pertemuan tersebut bukanlah rahasia karena menyangkut kepentingan publik.
“Saya sudah ketemu Pak Luhut Panjaitan. Pak Luhut secara pribadi tidak setuju larangan ekspor itu, enggak setuju. Tapi gara-gara saya bocorkan omongan itu, katanya rahasia pertemuan,” katanya dalam Publikasi Kajian Aksi Ekologi & Emansipasi Rakyat (AERR ) di Jakarta, Senin (25/9).
“Saya ketemu Pak Luhut enggak ada rahasia-rahasia. Yang kita bahas adalah masalah publik, bukan masalah keluarga Pak Luhut. Saya disangka menusuk dari belakang. Bagi saya enggak ada rahasia-rahasia dan kita enggak ada janji rahasia,” imbuhnya .
Faisal mengatakan Luhut tidak setuju dengan larangan ekspor karena bisa membuat harga nikel melonjak di pasar global.
“Kalau harga nikel mahal maka mulai sekarang perusahaan mobil listrik menjauh dari nikel,” katanya.
CNNIndonesia.com telah menghubungi Juru Bicara Luhut, Jodi Mahardi, untuk meminta keterangan. Namun, yang bersangkutan belum menanggapi hingga berita ini dipublikasikan.
Sebelumnya, Faisal menyebut China mendapat keuntungan besar dari kebijakan hilirisasi nikel Indonesia. Persentasenya mencapai 90 persen dari total keuntungan.
Menurutnya, Indonesia sudah belum menjadi negara agraris. Namun, Indonesia juga tak kunjung menjadi negara industri.
“Ada missing link dalam transformasi atau pola yang dialami Indonesia. Dari agraris, langsung ke jasa. Lebih dari satu dasawarsa lalu, Indonesia menjelma sebagai negara jasa,” katanya di Jakarta, Selasa (8/8).
<span;>”Sayangnya, tidak ada kebijakan industrialisasi. Yang ada kebijakan hilirisasi,” imbuhnya. EWI
<span;>Sumber: <span;> CNNIndonesia
