Home CATATAN #ENERGYWORLDINDONESIA Distorsi Pembangunan Ekonomi Pemerintahan Joko Widodo

Distorsi Pembangunan Ekonomi Pemerintahan Joko Widodo

97
0

Bag 1 

Oleh: Anthony Budiawan
Direktur Pelaksana PEPS (Studi Ekonomi Politik dan Kebijakan
<span;>Jakarta, 6 Maret 2023

MENUJU KURSI KEPRESIDENAN

ENERGYWORLD  – Joko Widodo, yang dikenal dengan nama panggilan Jokowi, digambarkan sebagai sosok.sederhana, berasal dari rakyat jelata. Sosok yang tidak dikenal sama sekali di dunia.politik nasional ini tiba-tiba muncul ke permukaan. Rakyat seperti tersihir. Sosok.sederhana menjadi simbol perlawanan terhadap para elit politik, terhadap “aristokrat” dan militer.

Perjalanan karir politik Jokowi menjadi Presiden nampaknya sudah
direncanakan matang dan berjalan mulus sesuai skenario. Pertama, karir politik Jokowi yang tidak dikenal di tingkat nasional tentu saja tidak bisa langsung lompat dari walikota menjadi presiden. Jokowi dirancang untuk merebut kursi Gubernur DKI Jakarta terlebih dahulu sebagai batu loncat menuju kursi Presiden Republik Indonesia.

Menjelang Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012, Jokowi dijelaskan secara masif sebagai sosok di belakang keberhasilan pembuatan mobil nasional yang diberi nama Esemka, yang digembar-gemborkan dapat membangkitkan proyek mobil nasional yang baru, sebagai antitesis mobil nasional Timor era Soeharto yang mendapat banyak kritikan dari masyarakat. Mobil nasional Esemka diharapkan menjadi simbol kebangkitan dan kemandirian industri otomotif Indonesia yang selama ini di bawah kendali Jepang, serta kemandirian industri Indonesia secara umum.

Sosok rakyat sederhana, didukung kekuatan pemasaran dan pendanaan yang sangat besar, akhirnya berhasil memenangkan kontestasi Pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Sekonyong-konyong Indonesia digambarkan sebagai negara demokrasi yang idealis dan patriotik, di mana sosok sederhana dan merakyat seperti Jokowi dapat memenangkan kontestasi pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang sangat bergengsi, didukung oleh partai politik dan pendanaan kampanye yang sangat besar, seolaholah, tanpa pamrih.

Salah satu kebijakan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta adalah menghidupkan kembali proyek reklamasi Pantai Utara (Pantura) Jakarta yang kontroversial dan terkatung-katung sejak 1995. Jokowi menyerahkan proyek reklamasi Pantura Jakarta kepada beberapa pengembang (developer) saja, sebagai pengelola dan sekaligus pemilik lahan hasil reklamasi yang luasnya mencapai 5.150 hektar, lebih besar dari Jakarta Pusat dengan luas sekitar 4.800 hektar.

Menyerahkan kepemilikan lahan hasil reklamasi kepada pengusaha terindikasi melalui Keppres tahun 1995 yang isinya menyatakan pemerintah daerah sebagai
pemilik lahan hasil reklamasi. Belum genap dua tahun menjabat Gubernur DKI Jakarta, Jokowi kemudian.diusulkan oleh gabungan beberapa partai politik yang dimotori oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) menjadi calon presiden Republik Indonesia pada pemilihan presiden (pilpres) 2014.

Dalam sistem pilpres langsung yang dipilih oleh rakyat, visi dan misi calon presiden menjadi sangat penting dan menentukan untuk memenangkan pemilihan presiden. Calon presiden Jokowi ketika itu sangat berani menyampaikan janji-janji kampanye yang terdengar sangat heroik.

Dalam bidang ekonomi, misalnya, Jokowi menjanjikan pertumbuhan ekonomi mencapai rata-rata 7 persen per tahun. Janji kampanye heroik lainnya, antara lain, mengurangi impor, mengurangi utang pemerintah, mengembangkan mobil nasional Esemka, mengambil alih Indosat, memperkuat korporasi Pertamina menjadi perusahaan yang disegani di Asia, hingga tol laut, dan masih banyak lainnya.

Janji kampanye heroik tersebut berhasil mengantarkan Jokowi ke kursi presiden
untuk masa jabatan 2014-2019 (dan kemudian 2019-2024). ***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.