Home Energy Nikel Komisi VII Desak Kementerian ESDM Cabut Ijin PT Priven Lestari

Komisi VII Desak Kementerian ESDM Cabut Ijin PT Priven Lestari

180
0
ENERGYWORLD  – Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menegaskan mendukung masyarakat Buli, Halmahera Timur untuk mencabut ijin pengelolaan tambang PT Priven Lestari di kawasan Wato-Wato, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara. Dimana secara topografi, tambang tersebut berdiri tepat di belakang pemukiman masyarakat.

“Karena secara topografi kawasan tersebut tepat di belakang pemukiman yang dihuni oleh lebih dari tiga belas ribu jiwa. Maka, kesimpulan sementara kami meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM untuk mencabut ijin PT Priven lestari di kawasan tersebut,” ujar Sugeng usai menerima audiensi dari DPRD Kabupaten Halmahera Timur, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama setempat, dan beberapa LSM di ruang rapat Komisi VII DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/11/2023).

Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto usai menerima audiensi dari DPRD Kabupaten Halmahera Timur, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama setempat, dan beberapa LSM di ruang rapat Komisi VII DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/11/2023).  Foto : Oji/Man
Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto usai menerima audiensi dari DPRD Kabupaten Halmahera Timur, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama setempat, dan beberapa LSM di ruang rapat Komisi VII DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/11/2023). Foto : Oji/Man

Menjelaskan Politisi Fraksi Partai Nasdem dalam proses pertambangan tidak hanya dilakukan atas dasar nilai ekonomi semata. Melainkan juga harus dilihat dari sisi amdal (analisa dampak lingkungan), terlebih lagi menyangkut kehidupan masyarakat luas yang jumlahnya tidak sedikit.

Atas dasar dimaksudkan juga akan memfasilitasi pertemuan perwakilan DPRD Halmahera Timur beserta rombongan dengan Sekjen Kementerian ESDM di hari mendatang. Hal ini semata-mata untuk mendapat penjelasan secara langsung, serta solusi dari pihak pemerintah sebagai eksekutif.

Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Timur, Idrus Maneke mengungkapkan bahwa kedatangannya bersama rombongan ke Komisi VII DPR RI untuk meminta dukungan DPR agar merekomendasikan Kementerian terkait agar mencabut izin PT Priven Lestari.

Pasalnya, sejak tahun 2018 dilakukan proses persiapan pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan nikel tersebut, telah menyebabkan banjir di beberapa desa sekitar. Padahal belum dilakukan proses penambangan (baru sebatas persiapan).

Pihaknya khawatir jika penambangan yang dilakukan akan berdampak lebih besar terhadap kehidupan masyarakat sekitar. Diantaranya mempengaruhi Sembilan mata air yang selama ini menjadi sumber kehidupan masyarakat setempat yang terancam rusak.

Dengan kata lain terjadi pencemaran lingkungan yang sangat membahayakan kesehatan dan kehidupan masyarakat dari lima desa yang jumlahnya mencapai lebih dari 13 ribu jiwa. Selain dampak lingkungan, kehadiran tambang diyakini menimbulkan dampak sosial yang tidak sedikit. Selain itu, sumber mata pencaharian dipastikan terganggu.

Pertambangan tersebut dinilai lebih banyak membawa dampak buruk dibandingkan kemaslahatan. Sebab itu, sejak awal, warga tak pernah sepakat termasuk ketika perusahaan ingin melakukan survei ulang, warga beramai-ramai menolaknya.

“Di sisi kanan sebenarnya sudah ada penambangan yang dilakukan oleh PT Antam, dan beberapa perusahaan pertambangan lainnya. Itu pun tidak membawa dampak besar bagi kesejahteraan warga sekitar. Apalagi jika pertambangan PT Priven lestari yang berada tepat di belakang pemukiman kami jadi dilakukan. Pasti akan membawa dampak negatif yang cukup besar bagi kami. Oleh karena itu kami berharap Komisi VII DPR mencabut ijin pertambangan PT Priven Lestari,” jelas Idrus. EDY/EWINDO

sumber: parlementaria.dpr.co.id

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.