Home ESDM Pemerintah Bersama Badan Usaha Sosialisasikan Aturan P2TL Optimalkan Penggunaan Tenaga Listrik

Pemerintah Bersama Badan Usaha Sosialisasikan Aturan P2TL Optimalkan Penggunaan Tenaga Listrik

299
0

ENERGYWORLD – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan bersama PT PLN (Persero) melakukan Sosialiasi Pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) yang tertua dalam Peraturan Direksi PLN Nomor 0028.P/DIR/2023 dalam rangka mengoptimalkan penggunaan energi listrik, mengurangi kerugian, dan meningkatkan efisiensi dalam penyediaan tenaga listrik.

“Ke depan kita terus sama-sama berkolaborasi bagaimana hal ini menjadi tonggak sejarah kita untuk meningkatkan ketaatan pada ketentuan yang ada dalam penyediaan tenaga listrik kepada pelanggan agar sesuai rambu-rambu yang ada,” ujar Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Havidh Nazif saat memberikan Upacara pada acara tersebut di Medan, Jumat (17/11).

Selain itu, P2TL juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penggunaan energi listrik yang efektif dan bertanggung jawab.

Ainul Wafa, Koordinator Perlindungan Konsumen dan Usaha Ketenagalistrikan mengatakan, aturan tersebut dibuat untuk peningkatan kualitas pelayanan.

“Esensi dari peraturan arah ini adalah untuk meningkatkan pelayanan ketenagalistrikan yang semakin baik pada masyarakat. PLN sebagai badan usaha yang menyediakan pelayanan ketenagalistrikan, dituntut efektif dan efisien dalam pengelolaan tenaga listrik,” ujarnya.

Senada, General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara Awaludin Hafid mengatakan ketentuan ini agar dapat dipahami bersama supaya dalam pelaksanaan P2TL tidak terjadi gesekan di lapangan.

“Perdir ini penting karena terkait PLN dan tata ruang dengan pelanggan. Perdir ini mengatur bagaimana hubungan ketika PLN melalukan penertiban listrik, apa saja yang menjadi hak dan kewajiban PLN serta hak dan kewajiban pelanggan,” tutur Awaludin.

Terkait hak dan kewajiban badan usaha dan konsumen, Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Tanti Juliana selaku narasumber mengulas lebih dalam mengenai hal tersebut.

Tanti menyampaikan hak konsumen listrik saat P2TL ada beberapa hal, di antaranya adalah konsumen berhak didampingi saksi dari sekitar domisili pelanggan (pejabat lingkungan atau warga tetangga pelanggan) pada saat pelaksanaan P2TL.

“Konsumen juga berhak mendapat informasi secara jelas, benar dan jujur ​​terkait jenis pelanggaran dan potensi jumlah denda, serta alasan pengenaaan informasi besaran denda. Juga mendapat konsekuensi pemakaian tenaga listrik pasca-P2TL apabila denda tidak dibayar,” jelas Tanti.

Salah seorang peserta sosialisasi, Dame Sinaga, mengatakan acara ini menambah wawasan dan pengetahuan dia terkait penertiban listrik.

“Saya jadi tahu ternyata tentang P2TL sangat bermanfaat bagi kita sebagai pelanggan PLN. Kita harus tahu dan hati-hati kita tidak boleh mencuri listrik, ternyata pencurian listrik bisa membuat kita bisa kena hukuman denda bahkan hingga puluhan juta rupiah. Lebih baik kita menggunakan listrik secara legal karena pencurian listrik dapat merugikan diri sendiri,” ujar warga kecamatan Medan kota ini.

Sosialisasi mengenai P2TL ini rencananya akan digelar di berbagai kota di Indonesia. Kegiatan di Medan ini merupakan pelaksanaan sosialisasi yang pertama. Acara ini diikuti oleh berbagai unsur masyarakat dan pemerintahan termasuk Forkopimda, Ombudsman, akademisi hingga badan usaha. EDY/EWINDO

sumber: ESDM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.