ENERGYWORLD.CO.ID. – Menteri ESDM Arifin Tasrif telah mengikuti rapat terbatas soal revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Istana Negara. Rapat dipimpin langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi).
PP 96 sendiri direvisi agar pemerintah dapat memberikan perpanjangan kontrak tambang PT Freeport Indonesia. Untuk diketahui, kontrak Freeport habis pada 2041, namun Freeport akan mendapat perpanjangan kontrak 20 tahun atau menjadi 2061.
Ketika ditanya soal hasil rapat, utamanya soal kapan revisi PP selesai, Arifin tak mau menjawab banyak. Dia cuma bilang semua sedang dimatangkan.
“Masih dimatengin,” kata Arifin ketika ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (13/3/2024), detikFinance.
Ketika ditanya apakah rencana perpanjangan kontrak Freeport jadi dilakukan, Arifin cuma mengatakan semoga semua bisa cepat dilakukan.
“Mudah-mudahan cepat lah (prosesnya),” sebut Arifin singkat.
Arifin pernah menjelaskan muatan revisi PP tersebut mengacu undang-undang di mana jika suatu wilayah pertambangan masih punya potensi bisa dikerjakan lebih lanjut. Dengan demikian, akan memberikan kepastian dalam investasi. Di sisi lain, Arifin mengatakan, akan memberikan tambahan manfaat bagi pemerintah.
“Muatan revisinya kan kalau memang daerah pertambangan itu ada Undang-undang di dalam Pasal 196 ya, itu kalau yang memang masih ada potensinya kenapa nggak dikerjakan lebih lanjut, supaya ada kepastian, tapi di lain sisi juga memberikan tambahan manfaat buat pemerintah Indonesia,” jelas Arifin di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (1/12/2023).
Arifin mengatakan, revisi aturan ini memungkinkan juga untuk perusahaan lain jika memang memberikan dampak positif kepada negara.
“Ya ini kan case-nya untuk Freeport, nanti kita bisa refer ke yang lain kalau memang itu bisa memberi manfaat tambahan untuk negara, kan nanti tambahan bikin lagi smelter, kemudian porsi pemerintah tuh lebih besar, dan kewajiban hilirisasi,” jelas Arifin.
Pertimbangan Perpanjangan Kontrak Freeport
Arifin Tasrif pernah mengungkapkan kalau Freeport bakal mendapatkan perpanjangan kontrak selama 20 tahun ke depan hingga 2061. Hal tersebut mempertimbangkan banyak faktor.
Pertama, perusahaan berjanji bakal membangun smelter baru. Kedua yakni adanya penambahan saham 10% Pemerintah Indonesia di Freeport. Pertimbangan lainnya yakni adanya potensi mineral yang dapat ditambang dan mempertimbangkan tambahan manfaat bagi pemerintah Indonesia.
“Dia akan bangun smelter baru lagi kemudian dia akan divestasi lagi yang jelas dalam undang-undang mensyaratkan kalau perpanjangan itu masukan ke pemerintah harus bertambah,” kata Arifin di Gedung Kementerian ESDM, Jumat (8/12/2023).
Oleh sebab itu, saat ini pihaknya tengah melakukan proses revisi terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Adapun revisi ini berkaitan dengan penghapusan tenggat waktu pengajuan perpanjangan kontrak.
Sebelumnya perpanjangan IUPK baru bisa dilakukan paling cepat 5 tahun atau paling lambat 1 tahun sebelum masa berlaku izin usaha berakhir. Relaksasi tenggat waktu pengajuan perpanjangan kontrak juga telah tertuang dalam Pasal 196 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020.
“Ya itu kan dalam undang-undang itu kan ada. Nah itu yang beroperasi dan masih ada cadangannya ya itu bisa diproses,” kata Arifin.
VP Corporate Communication PT Freeport Indonesia, Katri Krisnawati beberapa waktu lalu mengatakan untuk mendapatkan izin perpanjangan operasi IUPK PT Freeport Indonesia di Papua, PT Freeport Indonesia akan membangun fasilitas pemurnian dan pemrosesan mineral mentah (smelter) di Fak-Fak, Papua Barat dan menambahkan saham pemerintah sebesar 10%.
“Pembangunan Smelter di Papua serta penambahan saham pemerintah 10% merupakan bagian dari perpanjangan IUPK PT Freeport Indonesia,” ujar Katri kepada CNBC Indonesia, dikutip Jumat (17/11/2023). **
