Dr Darwin Zahedy Saleh: Investasi China Mengancam Kedaulatan Negara
ENERGYWORLD.CO.ID – Mentri ESDM 2009-2011 Dr Darwin Zahedy Saleh mengatakan Indonesia dikaruniai sumber alam yang sangat berlebihan dan ragamnya banyak. Kadang bisa nomor 1 nomor 2 nomor 3 di dunia tetapi dilain pihak kita punya nilai populasi nomor 4 di dunia. Yang disebut gawat itu kalau bagian rakyat yang diwakili oleh mereka yang bekerja semakin besar yang bekerja di sekitar informal dalam artian kurang memiliki kepastian, rentan menjadi miskin, rentan mendapat kesulitan. Hal itu disampaikan dalam podcast di akun YouTube Abraham Samad Speak up, Sabtu (11/5) 2024).
Darwin Zahedy Saleh mengemukakan kalau hal itu semakin besar jumlahnya dan sekarang itu hampir mencapai 85 juta dari 140 juta yang bekerja mengapa mereka tidak berhasil mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Mereka tidak terserap oleh pembangunan ekonomi khususnya di jaman Pak Jokowi dalam 10 tahun terakhir. Padahal sumber alam dan sumber pajaknya nilai masuk menambahkan APBN. Mestinya bisa melatih mereka agar mereka lebih terampil sehingga terserap ke sektor modern, ke sektor formal lebih layak.
“Jadi ini menurut saya ini kegawatan kalau dilihat dari jumlah banyak yang terlempar ke sektor informal,” ujar Darwin.
“Dalam 10 tahun terakhir pembangunan ekonomi kita kurang partisipatif dalam arti kurang bisa diikuti oleh banyak orang, urun rembuk orang banyak,” imbuhnya.
“Jadi tema dan strategi pembangunan itu seperti datang di kalangan elit tertentu saja sehingga bergantung pada negara sahabat dalam hal ini kepada RRC secara berlebihan.” sebutnya.
Menurutnya bukan kerjasama negara sahabat dan yang tunggalnya menjadi masalah tetapi tidak membukanya ruang partisipasi untuk saling jujur saling mengkoreksi, itu menunjukkan ciri-ciri yang berarti sudah terlalu bergantung. Jangan-nangan ini gambar besarnya. Di gambar kecilnya pembangunan – pembangunan infrastruktur kita, aset strategi kita yang dibiayai misalnya oleh kontraktor – kontraktor asing khususnya China.
“Kakau kita tidak hati-hati aset strategis ini bisa lepas. Lepas baik hak pengelolaannya atau lepas hak kepemilikannya,” tandasnya.
“Kita lebih bagus menyebut gawat untuk menjadi titik tolak untuk membenahi,” kata Darwin.
Ia mencotohkan negara yang sudah dkuaisi China.
Tiongkok mempunyai strategi global seperti jalur Sutra , jalur Sutra termasuk jalur laut sampai ke benua Asia Selatan, Pakistan, Sri Langka. China bersama negara-negara tersebut bekerja sama. Tiongkok membantu negara-negara tersebut dalam pembangunan infrastruktur. Kemudian dengan Burma, Malaysia, Laos.
Di Sri Langka kata dia, ini sudah menjadi rahasia umum. Mereka punya pelabuhan Hambantota yang lepas ke Tiongkok. Begitu juga Pelabuhan Guadar di Pakistan juga dilepas ke China. Dan yang terakhir yang saya dengar Jan Trans hak pengelolaannya lebih lepas baru kemudian hak kepemilikannya.
“Buat kita yang punya latar belakang keuangan perusahaan, kerjasama dengan asing itu masuknya beragam. Misalnya masuk dalam bentuk memberikan pinjaman Debt financing , masuk sebagai pemegang saham mendirikan joint vanture namanya Equality Financing untuk satu kegiatan di dalam negeri kita,” tutur jebolan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) ini.
Ia menyebutkan cara masuk dari pinggir sebagai kontraktor yang membangun
“Nah saya cermati di Indonesia banyak perusahaan – perusahaan termasuk BUMN-nya masuk sebagai kontraktor yang membangun. Kemudian pihak dalam negerinya seperti mengatakan BUMN kita masing-masing mempunyai kewajiban partisipasi untuk memuat proyek yang sifatnya strategis dan besar ini. Contohnya seperti Kereta Cepat , Jalur-jalur penggalan jalur tol di Sumatera,” urai Darwin.
Seperti tadi diatas tadi lanjut Darwin, kita mempunyai kewajiban. Bayangkan misalnya ada keterlambatan dalam proyek pembangunan, keterlambatan entah karena pembebasan lahan dan lain sebagainya. Itu menyebabkan biaya bengkak. Ketika biaya bengkak, bagi perusahaan kita negara yang dananya relatif terbatas. Saya sebut dana relatif terbatas itu dia tidak bisa memenuhi kewajibannya. Waktu dia tidak bisa memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian antara BUMN kita dengan BUMN China maka berlangsunglah klausul-klausul yang sifatnya sudah otomatis akan terlaksana.
“Kalau anda tidak bisa memenuhi, kami beri pinjaman. Jadi si Kontraktor China ini yang tadinya dia sebagai kontraktor yang membangun menjadi kontraktor yang membangun dan pemberi pinjaman,” terangnya.
Jadi kata dia, artinya dia mulai jadi kreditur , juga dia di situ kalau pada waktunya misaknya kita ngga bisa mengembalikan pinjaman, tidak bisa memenuhi kewajiban kita maka saham kita itu dengan terpaksa kita lepas.
“Jadi kredit yang diberikan kepada kita ketika kita tidak bisa memenuhi pembayaran, di sini terjadi penjualan saham,” jelasnya.
Ia menilai kalau kerjasama dengan Asing itu tidak dicermati, ke depannya bisa berakhir lepasnya hak pengelolaan dan hak kepemilikan.
Tidak ada yang mau kita membangun infrastruktur berhasil sukses tapi kalau itu berakhir lepasnya hak ke pemilihan atas aset-aset nasional kita.
Nah tinggal kita cermati. Mungkin ini sudah terjadi ntah BUMN yang mana ntah Wijaya Karya ntah yang mana. Ini ada terjadi kasus seperti ini. Dimana kita mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya atau jadwal pelaksanaannya. Untung masih bisa dibantu oleh sistem perusahaan BUMN yang lain. Kalau tidak bisa, terpaksa pemerintah turun tangan meminjamkan dana. Kalau pemerintah ngga bisa ngga bisa meminjamkan dana terpaksa pemerintah melepas kepemilikannya di BUMN sebagian.
“Ini yang disebut ancaman terhadap keamanan ekonomi kita. Pertama-tama ancaman ketahanan ekonomi kita bergantung. Tapi kalau ketahanan kita semakin melemah, tidak berhasil memperkuatnya kembali maka kita tidak bisa menentukan sendiri dalam pengelolaan penggunaan aset. Tidakbnersaukat dalam arti bebas menentukan sendiri,” tandas Darwin .
Ia mendasarkan pada pasal 33 UUD 45, bahwa perekonomian kita disusun secara usaha bersama. Berarti perusahaan besar atau elit harus memperhatikan bagian rakyat lain yang belum maju yang skala usahanya masih kecil masih mikro. Ini yang menjadi tanggung jawab kita, pemerintah.
“Saya sebutkan tadi wajahnya itu banyak yang bekerja di sektor informal sekitar 60% , kemudian hampir 90-95 % mereka berskala UMKM. Ini bagian usaha bersama yang harus diperhatikan.
Dari mana cara memajukan usaha mereka untuk mengangkat mereka secara bersama-sama,” jelasnya.
“Demikian pula kita harus melatih modal mereka dari sumber daya alam, dari bumi dan udara yang terkandung di dalamnya. Itu yang dikuasai negara dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” tutup Darwin. (EDY/YSI/Ewindo)
