Analis Sebut Strategi Pemerintah Salah Kaprah, Untuk Mengurangi Konsumsi Pertalite, Solar dan LPG 3 kg
ENERGYWORLD.CO.ID – Pemerintah mungkin sudah sangat bingung menghadapi jebolnya subsidi/kompensasi kuota bahan bakar minyak (BBM) yakni subsidi Pertalite, Solar dan LPG 3 kilogram (kg). Berbagai usaha dilakukan, namun tidak membuahkan hasil yang sama sekali.
“Pemerintah harus belajar dari sejarah bahwa usaha mengatasi pembengkakan subsidi dan penyediaan yang ditanggung APBN, tidak dapat diserahkan kepada PT Pertamina. Mengingat Pertamina memiliki orientasi yang berbeda dengan pemerintah,” papar analis Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng, Jakarta, Selasa (17/9/2024).
Kata dia, bagi Pertamina, semakin banyak Pertalite, Solar dan LPG 3 kg yang tersalurkan atau terjual. Maka semakin besar pendapatan dan selanjutnya keuntungan yang diterima Pertamina.
“Sementara bagi pemerintah jika Pertalite, Solar dan LPG 3 kg banyak yang tersalurkan, maka semakin jebol subsidi dan kompensasi yang harus dilunasi APBN kepada Pertamina,” jelasnya.
Pertamina dan pemerintah, menurut Salamuddin, berbeda kepentingan dalam urusan pengendalian subsidi BBM dan LPG 3 kg. Pertamina hidup tumbuh dari meningkatnya usaha dibidang distribusi Solar, Pertalite dan LPG 3 kg.
“Dengan demikian maka pertamina berkepentingan menjaga penjualannya tetap stabil dan bahkan kalau bisa meningkat. Banyak perusahaan jaringan pertamina yang menumpang kehidupan dalam bisnis yang dibiayai oleh APBN tersebut,” ungkapnya.
Jadi, kata dia, kalau pemerintah berharap bahwa Pertamina akan mengendalikan atau membatasi penjualan Pertalite, Solar dan LPG 3 kg, maka itu bisa dikatakan pemerintah bermimpi di siang bolong atau mimpi kosong.
Karena itu sama artinya mengharapkan pertamina dihentikan atau menutup pangkalan elpiji 3 kg yang izinnya merupakan sumber pemasukan pertamina. “Mengurangi distribusi Pertalite dan Solar ke SPBU yang juga merupakan sumber pemasukan Pertamina,” ungkapnya.
Jadi, lanjutnya, kalaupun ada program digitalisasi SPBU atau kebijakan semacam itu, itu hanya proyek yang menghabiskan anggaran yang tidak ada gunanya. Semakin banyak masalah maka semakin banyak proyek.
<span;>“Apalagi kita ketahui bahwa proyek digitalisasi SPBU yang dibiayai triliunan rupiah ini sudah gagal. Sehingga yang perlu ditanyakan oleh pemerintah adalah apakah kegagalan ini disengaja atau tidak? Siapa yang diuntungkan dari kegagalan ini,” tutupnya. Inl/Ewindo
