Muliaman Hadad, eks Ketua OJK diangkat menjadi Kepala Badan Danantara
ENERGYWORLD.CO.ID – Presiden Prabowo Subianto melantik Muliaman Darmansyah Hadad Sebagai Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Istana Negara Jakarta, Selasa (22/10) pagi.
Muliaman menjabat sebagai penanggung jawab Danantara, lembaga yang dipersiapkan sebagai cikal bakal Superholding Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Katadata.co.id. Posisi Danantara sangat strategis, karena langsung berada di bawah kendali presiden.
>Lembaga ini dirancang untuk mengelola BUMN dengan Merujuk pada konsep Khazanah Berhad yang diterapkan di Malaysia. Keberadaan Indonesia Investment Authority (INA) dalam Struktur Danantara juga menjadi perhatian.
Hal ini menandakan bahwa semua BUMN yang diharapkan dapat berintegrasi ke dalam Danantara dalam waktu dekat. Model pengelolaan yang profesional menjadi salah satu fokus utama, di mana fungsi-fungsi Public Service Obligation (PSO) atau Kewajiban Pelayanan Publik akan dibiarkan. Dengan langkah ini, Kementerian BUMN akan bertransformasi menjadi regulator yang lebih efisien, memungkinkan Kementerian BUMN untuk fokus pada tugas pengawasan dan pengaturan sektor publik yang lebih baik. Inisiatif ini diharapkan dapat memperkuat kinerja dan daya saing BUMN di tingkat nasional maupun internasional.
Sebelumnya, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dengan Kartika Wirjoatmodjo buka suara mengenai kelanjutan rencana superholding BUMN. Pembentukan superholding terus dikaji bersama dengan para ahli agar BUMN menjadi satu entitas dengan pengelolaan yang profesional, besar, dan berskala internasional.
Di bawah pemerintahan yang baru, BUMN akan mengadopsi semua program dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia mencontohkan swasembada pangan di mana BUMN akan menekankan pada peran badan usaha logistik (Bulog) hingga perusahaan pupuk. “Ini kami petakan minggu-minggu ini dan kami bersinergi dengan kepentingan teknisnya,” tuturnya, Senin (21/10).
Associate Director BUMN Research Group Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto sebelumnya mengatakan, rencana perombakan Kementerian BUMN sebenarnya merupakan ide lama.
Rencana ini sudah diinisiasi di bawah Tanri Abeng yang sempat menjabat sebagai Menteri BUMN periode 1998-1999. Saat Indonesia memasuki era transisi dari Orde Baru ke Reformasi, Tanri mendapat tugas mendirikan Kementerian Negara Pendayagunaan BUMN. Namun, ide ini muncul karena Tanri tidak lama menjabat sebagai Menteri BUMN. Toto mengatakan pembahasan ide soal perombakan BUMN menjadi badan hidup kembali sekitar dua tahun yang lalu namun ide tersebut belum terealisasikan.
“Mungkin Pak Prabowo melihat (jika) eksekusinya di tangan Kementerian (BUMN) dianggap birokratis sampai kelincahannya kurang,” ujar Toto.
Apalagi, saat ini beberapa perusahaan pelat merah sedang melakukan restrukturisasi hingga merger, bahkan mempersiapkan pembentukan perusahaan induk (holding company). Oleh karena itu, Kementerian BUMN akan berfungsi sebagai lembaga yang mengelola seluruh perusahaan pelat merah.
Antaranews.com, Menyebut Pria kelahiran Bekasi, 3 April 1960 tersebut, pada masa mudanya menempuh pendidikan sarjana di Jurusan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada tahun 1984.
Kemudian, pada tahun 1990 mengambil pendidikan S-2 di Sekolah Pemerintahan John F. Kennedy, Universitas Harvard, Amerika Serikat (AS), dan meraih gelar Master of Public Administration pada tahun 1991.
Pada tahun 1996, Muliaman Hadad memperoleh gelar Doctor of Philosophy dari Monash University, Australia.
Dia menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) pada tahun 2006-2012, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2012-2017, kemudian Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Swiss merangkap Liechtenstein dari tahun 2018 sampai tahun 2023.
Dalam ranah korporasi, dia menjabat sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia (BSI) sejak tahun 2023 sampai saat ini, serta Komisaris Independen PT Astra Independen sejak tahun 2023 sampai saat ini. Ewindo
