Rieke Minta Pertamina Merevisi Data Penyaluran BBM Bersubsidi
ENERGYWORLD.CO.ID – Anggota Komisi VI DPR fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka mengatakan, lambatnya proses revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, yang bertujuan untuk mengatur kriteria pengguna BBM bersubsidi.
Rencana reformasi subsidi energi agar lebih tepat sasaran juga dikhawatirkan akan gagal jika penyalurannya dilakukan melalui bantuan langsung tunai tanpa disertai pembaruan data penerima.
Rieke minta Pertamina agar merivisi data tersebut, sehingga distribusi bansos maupun BBM subsidi tepat sasaran. BBM subsidi banyak yang tak tepat sasaran. Hal itu disampaikan ketika Komisi III DPR rapat bersama PT Pertamina, Merdeka.com, Selasa (3/12).
Rieke meminta agar Pertamina merivisi data tersebut, sehingga distribusi bansos maupun BBM subsidi tepat sasaran..Pertamina juga agar mencabut larangan ojol membeli BBM subsidi, karena aturan tersebut tidak tepat. Rieke menegaskan menolak anggaran subsidi dialihkan ke BLT dengan basis data yang berantakan.
“Mohon dukungannya agar pencabutan subsidi BBM bagi Ojek Online (Ojol) dibatalkan, kasihan Pak, kasihan betul mereka,” kata Rieke Diah Pitaloka.
“Bapak mungkin sekali-kali ngobrol, saya baru saja memulangkan anak seorang pengemudi ojek online, janda 5 anak dia pengemudi ojek online, motornya ternyata sewa harian,” lanjutnya.
Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri, di kutip dari laman pertamina, Kamis (4/12),<span;> menyampaikan bahwa Pertamina akan terus mendukung program Pemerintah untuk mewujudkan kemandirian energi dengan mengutamakan ketahanan, ketersediaan, dan keberlanjutan energi, serta menyediakan energi melalui solusi inovatif yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
“Kami memfokuskan bisnis kami melalui strategi pertumbuhan ganda yang dirancang untuk memperkuat ketahanan energi Indonesia sekaligus mengembangkan bisnis rendah karbon untuk transisi energi,” katanya.
Pertamina juga terus berupaya untuk mengoptimalkan distribusi BBM bersubsidi dan memastikan bahwa BBM bersubsidi diterima oleh masyarakat yang berhak melalui program Pertamina Subsidi Tepat Sasaran.
Di sisi lain, Pertamina juga terus mendorong penyaluran volume BBM non-subsidi melalui perluasan outlet BBM non-subsidi. Atas upaya ini, hingga Triwulan III tahun 2024 Pertamina berhasil meningkatkan volume penjualan BBM non-subsidi year on year (yoy) sebesar 13% atau sebesar 31 juta kilo liter.
Simon menjelaskan “Berbagai langkah untuk mendukung program subsidi tepat sasaran telah kita jalankan, diantaranya adalah implementasi pembelian Solar subsidi dan Pertalite subsidi untuk kendaraan roda 4 melalui QR Code MyPertamina. Pertamina juga telah melakukan pengendalian distribusi LPG 3 kg bersubsidi dengan menggunakan Merchant Apps Pangkalan (MAP) Pertamina. Selain itu, Pertamina juga melakukan penguatan sarana dan fasilitas digitalisasi di lebih dari 8.000 SPBU seluruh Indonesia.
Diharapkan proses digitalisasi ini dapat memantau proses implementasi program subsidi tepat sasaran secara realtime dan juga memastikan akses BBM serta LPG bersubsidi bagi masyarakat yang berhak.”
“Pencapaian ini merupakan salah satu wujud komitmen Pertamina dalam mengoptimalkan penyaluran BBM bersubsidi dan dukungan Pertamina terhadap Pemerintah untuk mengurangi beban anggaran Negara,” pungkas Simon. RE/EWI
