Subsidi Langsung Tepat Sasaran BSPS Cara Cepat Pemerintah Tolong Perumahan Rakyat
Oleh : Salamuddin Daeng
Jika pemerintah mengalokasikan 90 triliun rupiah uang hasil penghematan APBN, maka negara telah menyelesaikan 70 persen masalah perumahan nasional. Anggaran tersebut dialokasikan untuk memperbaiki seluruh rumah tidak layak huni atau disingkat RTLH di negara ini. Nilai anggaran ini setara dengan separuh anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang direncanakan pemerintah.
Lebih dahsyat lagi program perbaikan rumah ini akan menciptakan sedikitnya 40 juta kesempatan kerja harian atau 153 ribu orang terserap dalam setahun dengan asumsi hari kerja setahun 265 hari. Program ini akan menciptakan upah tahunan masing-masing tenaga kerja senilai 15 juta rupiah dengan asumsi upah harian 65 ribu rupiah.
Program perbaikan rumah ini dikenal dengan BSPS adalah singkatan dari Bantuan Subsidi Perumahan Swadaya yakni perumahan yang dibangun dengan prakarsa masyarakat sendiri baik secara individu maupun secara bersama-sama melalui gotong royong.
Adapun dasar pemikiran diberlakukan kebijakan BSPS adalah banyaknya rumah tidak layak huni di Indonesia yang merupakan problem terbesar perumahan nasional. Banyak keluarga di negara ini membangun rumah ala kadarnya di atas tanah yang di bawah penguasaannya secara legal, namun keadaan rumahnya sangat tidak layak.
Menurut data pemerintah sebanyak 70 persen masalah perumahan di Indonesia adalah tidak layak huni. Masyarakat Berpendapatan Rendah atau disingkat MBR tidak memiliki kemampuan keuangan untuk memperbaiki hunian mereka tersebut.
Sebanyak 30 juta rumah tangga Indonesia menghadapi masalah perumahan, sebanyak 20 juta rumah tangga tinggal di rumah tidak layak. Sementara angka backlog atau tidak punya rumah adalah sebanyak 10 juta rumah tangga menurut perkiraan pasar perumahan.
Pemerintah membantu dengan memberikan bantuan masing-masing senilai 20 juta rupiah atau 30 juta rupiah atau 40 juta rupiah yang dibedakan berdasarkan wilayah.
Bantuan ditetapkan dalam bentuk barang atau bahan bangunan untuk renovasi rumah. Adapun rumah yang direnovasi ini adalah yang masuk kategori rumah tidak layak huni yang didirikan di atas tanah dengan status milik sendiri.
Pemerintah butuh cara cepat membantu perumahan rakyat. Cara cepat adalah cara yang tidak bertele-tele, tidak sulit diakses rakyat, tidak terhambat birokrasi, dan tidak dibajak di tengah jalan oleh oknum yang terlibat dalam distribusinya. Cara cepat ini adalah bentuk kehadiran negara secara langsung tanpa perantara sektor keuangan.
Di tengah kondisi pelemahan daya beli masyarakat saat ini pemerintah dan DPR dapat segera memikirkan bagaimana anggaran BSPS ini ditingkatkan. Saat ini BSPS dialokasikan setahun hanya sekitar 1,2 triliun rupiah atau 1,3 persen dari kebutuhan 90 triliun rupiah. Tolong bisikin Presiden Prabowo ya Bro!
