Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melemah Q1 2025, NTB Terendah. Ayo Genjot Pembangunan Perumahan
Oleh : Salamuddin Daeng
Perekonomian harus merata, tumbuh, dan stabil, itulah pertumbuhan yang diinginkan oleh Presiden Prabowo. Semua ini sangat bergantung pada bagaimana pemerintah daerah sebagai pelaku digaris depan dalam berkreatifitas, mengoptimalkan semua potensi yang ada, melakukan langkah cepat dan disertai terobosan. Bikin gol jangan cuma gocek gocek!
Coba bikin gol yang paling cepat adalah dengan memanfaatkan umpan lambung yang dilakukan oleh pemmeirntah pusat yakni program tiga juta rumah. Bukan saja dapat menggenjot pertumbuhan ekonomi namun sekaligus sebagai bentuk penyediaan kebutuhan mendasar rakyat yakni papan atau rumah. Masih ingat kan kata sandang pangan papan sebagai hajat hidup paling dasar. Nah rumah yang layak huni adalah menyediakan kebutuhan dasar sebagai kelanjutan harkat dan martabat kemanusiaan.
Bisakah pemerintah daerah memanfaatkan umpan lambung ini? Semua mengerti bahwa pemda tidak memiliki anggaran yang cukup dari APBD dalam menjalankan program tiga juta rumah. Namun mengandalkan APBD adalah selemah lemahnya perbuatan. Daerah mempunyai banyak sekali potensi keuangan yang dapat dimanfaatkan, misalnya CSR perusahaan, pembiayaan dari bank daerah atau kerjasama antar bank pembangunan daerah dan berbagai potensi mobilisasi swadaya masyarakat untuk membangun perumahan secara gotong royong.
Pembangunan perumahan adalah program yang sangat inklusif karena selain melibatkan tenaga kerja langsung dalam pembangunan setiap satu unit rumah, program ini memiliki banyak ikutan, mulai dari tukang keduk pasir, usaha kecil menyediakan batu bata dan berbagai bahan lainnya yang dapat menyediakan minimal sebagian dari sumber daya lokal. Setiap satu unit rumah akan menjamin tersedianya pekerjaan dan pendapatan dalam lingkup lokal atau lingkup terdekat dimana rumah itu dibangun. Ini namanya industri rakyat.
Pemerintah daerah tentu saja harus memanfaatkan program umpan lambung yang memprioritaskan pemerintahan Prabowo di bidang perumahan. Selain memanfaatkan secara langsung program lainnya yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Hilirisasi SDA terutama hilirisasi pertanian. Ketiganya sangat inklusif dengan keterlibatan pemerintah daerah yang besar. Sumber daya manusia dalam cakupan pemerintah daerah dan masyarakat pada umumnya harus didorong untuk mengoptimalkan program ini.
Jika program ini dijalankan di 514 kabupaten kota secara serempak, maka program tiga juta rumah Presiden Prabowo tidak terlalu sulit dijalankan. Dengan 10.000 rumah di setiap daerah maka setahun pemerintah dapat membangun lebih dari 5 juta rumah, itu sudah memenuhi target. Tidak terlalu besar untuk 84 ribu desa di Indonesia. Dengan kombinasi potensi pembiayaan daerah, CSR Perusahaan dan swadaya masyarakat, usaha ini dapat dijalankan dengan terobosan strategi yang menghasilkan gol. Jangan menunggu di telp oleh pemerintah pusat baru jalan!
Potensi terbesar yang dimiliki daerah adalah penguasaan tanah atau lahan oleh pemmeirntah daerah yang sangat luas. Banyak lahan yang dimiliki daerah yang dapat dikontribusikan langsung ke perumahan. Sayang tanah atau lahan selama ini banyak yang menjadi obyek permainan oknum tertentu terutama di perkotaan. Namun harus diingat bahwa banyak juga yang masuk penjara karena menyalahgunakan lahan pemerintah daerah seperti banyak terjadi di Nusa Tenggara Barat (NTB), propinsi yang baru ini heboh karena pertumbuhan ekonominya paling rendah di kwartal 1 2025.
Coba Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal melakukan digitalisasi lahan dengan benar, transparankan, lalu baca potensi pendanaan, pembiayaan, CSR dan keswadyaan di bidang perumahan, lalu aktifkan koordinasi dan integrasi program dengan pemerintah pusat. Maka mudah mudahan NTB bisa mengejar ketertinggalan yang telah berlangsung lama ini.
