EDITORIAL : Apa yang terjadi di Raja Ampat ? Bukannya Ini Kawasan Geopark Global UNESCO?
DORONGAN kepada Pemerintah menghentikan sementara aktivitas penambangan nikel di sejumlah pulau kecil di Raja Ampat — seperti Gag, Kawe, Manuran, Batang Pele, dan Manyaifun terus berdatangan. Kali ini dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) melancarkan kritik tajam terhadap praktik penambangan nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, dan 34 pulau kecil lainnya di Indonesia.
JATAM menuding negara telah merestui “penjarahan” pulau-pulau kecil atas nama pembangunan, padahal aktivitas ini merusak lingkungan dan mengancam kehidupan masyarakat lokal. JATAM mengungkapkan bahwa PT Gag Nikel telah mengantongi izin menambang nikel seluas 13.136 hektar hingga tahun 2047 dengan status Kontrak Karya sejak 2017.
Angka ini dua kali lipat lebih luas dari total luas daratan Pulau Gag yang hanya 6.500 hektare, di mana 6.034,42 hektare di antaranya berstatus hutan lindung. Hal ini berarti PT Gag Nikel “mencaplok” seluruh daratan dan perairan Pulau Gag hal ini dikutip laman JATAM, Ahad (8/6/2025).
Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa ini kontroversial? Mungkin langkah ini diambil setelah ditemukannya pelanggaran lingkungan dan perizinan di lokasi‑lokasi tersebut. Kita tahu Raja Ampat adalah kawasan geopark global UNESCO, dikenal karena keanekaragaman hayati laut dan hutan yang luar biasa.
Laporan Greenpeace Indonesia melaporkan bahwa lebih dari 500 ha hutan alami telah dibuka untuk penambangan, menyebabkan sedimentasi — yang mengancam terumbu karang dan ekosistem perairan. Ada putusan hukum dan izin dasar bahwa UU No. 1/2014 melarang penambangan di pulau-pulau kecil, dan putusan MK No. 35/PUU‑XXI/2023 menegaskan pelarangan di kawasan rawan ekologis dan budaya.
Namun anehnya hmmm izin tetap dikeluarkan berdasarkan UU No. 19/2004, yang memberi instruksi untuk perusahaan bersertifikat sejak 2006–2007, Ada nama PT Gag Nikel? dan ada 4 perusahaan tambang nikel lagi di Raja Ampat, namun hanya PT Gag Nikel yang sudah beroperasi di Pulau Gag (luas izin sekitar 13.136 ha, area yang sudah digarap sekitar 263 ha).
Kementerian ESDM dan KLH menemukan berbagai pelanggaran — izin lingkungan tidak lengkap, pembukaan lahan ilegal, kontaminasi udara, manajemen lingkungan yang lemah — sehingga akhirnya mereka mengeluarkan izin sementara dan segel administratif. Hebat ya, mendapat izin dan sejauh mana kegiatan berjalan dan bagaimana warga di sana?
Respons lokal dan ekonomi masyarakat: Warga Pulau Gag sebagian mendukung karena merasa mendapat manfaat ekonomi: lapangan kerja, bantuan benih dan pupuk, pembelian hasil panen oleh perusahaan. Namun aktivisme lokal yang tergabung dalam Greenpeace menganggap ini merupakan ancaman bagi ekosistem dan ekosistem dalam jangka panjang di sekitar masyarakat.
Apa langkah selanjutnya pemerintah? Melalui Pemerintah melalui ESDM dan KLH akan melakukan verifikasi lapangan dengan tim inspeksi teknis, kemudian mengambil keputusan apakah akan mencabut izin atau memperbaiki PT‑PT tersebut . Ini penting?
Saat ini Nikel menjadi komoditas strategis karena digunakan untuk baterai kendaraan listrik — permintaan global tinggi, dan Indonesia salah satu produsen terbesar dunia.
Namun, jika tidak diimbangi dengan pengelolaan yang baik, ekstraksi nikel dapat merusak terumbu karang, hutan, dan mata pencaharian masyarakat di kawasan super-eksotis seperti Raja Ampat. Secara aspek penjelasan masalah utama ada penambangan ilegal di pulau kecil, izin abu‑abu, rusaknya hutan dan laut. Nah Tindakan pemerintah Penghentian sementara kegiatan, segel izin, inspeksi lapangan Kepentingan ekonomi vs ekologi Pekerjaan vs kerusakan ekosistem unik Ke depan Evaluasi dan kemungkinan pencabutan izin atau perbaikan lingkungan
Nah saat ini apakah penambangan akan dilanjutkan? Masih belum jelas. Pemerintah harus segera membuat inspeksi di lapangan sebelum memutuskan apakah aktivitas penambangan dapat dilanjutkan dengan perbaikan kondisi, atau dihapuskan izin jika terbukti merugikan lingkungan.
Pemerhati Politik dan Kebangsaan M Rizal Fadillah pada 10 Juni 2025 merespons bahwa: Mengerikan berita Raja Ampat yang dirusak dan dirampok oleh kerumunan rakus Jakarta termasuk Jokowi dan keluarga. Destinasi wisata yang indah diobrak-abrik demi uang pengusaha tambang penjerat leher rakyat setempat. “Hilirisasi penjualan nikel ke Cina menggelembungkan pundi L&J Luhut Jokowi. Penjahat berdasi itu mengeluarkan perizinan sejak 2017. Secara keseluruhan 75 persen industri nikel kita menguasai Cina,”tulisnya.
Memang ada 4 perusahaan pengelola tambang nikel yang kini dipasarkan ke publik. Keempatnya adalah PT Gag Nikel, PT Anugerah Surya Pratama, PT Mulya Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining. Konflik terjadi di lingkungan sekitar dengan perusahaan. Menteri ESDM yang juga Ketum Golkar menyatakan tidak ada konflik dan aman saja. “Kebohongan itu menyebabkan Bahlil Lahadalia dimaki dan dikejar-kejar masyarakat,” tulisanya lagi.
Keprihatinan bangsa bahkan dunia atas perusakan lingkungan oleh perusahaan tambang nikel di Raja Ampat Papua Barat Daya telah memunculkan tagar “Selamatkan Raja Ampat”. Menteri Lingkungan Hidup mulai mengambil langkah. Pengerukan kekayaan alam demi keuntungan asing dan kapitalis benar-benar keterlaluan dan sangat merugikan.
Di samping itu muncul kebijakan dan gerakan “Selamatkan Raja Ampat” yang juga penting untuk dipertimbangkan bersama adalah upaya mengintensifkan “Hancurkan Raja Empat”. Hal ini mengingat bukan saja terjadi perusakan di Raja Ampat tetapi di hampir seluruh wilayah Indonesia oleh peran Raja Empat yang sangat menonjol dan dominan.
Dan Rizal mengutip Nelson Mandela bahwa “Penjahat itu tidak pernah membangun negara, mereka hanya memperkaya diri sambil merusak negara”. Semoga terselamatkan. Tabik.!
(ed-ata)
