Gubernur Kaltim Tolak Ormas Kelola Tambang: Biar Perusda Saja
ENERGYWORLD.CO.ID – Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menolak rencana pemberian izin penambangan ke masyarakat organisasi (ormas) dari lahan bekas konsesi yang telah dikembalikan ke negara.
Penolakan itu disampaikan saat rapat koordinasi gubernur daerah penghasil sumber daya alam (SDA) di Balikpapan, Rabu (9/7), yang juga turut dihadiri kepala daerah dari berbagai provinsi.
“Ormasnya banyak, koperasi juga banyak. Di Kaltim saja ada 1.038 koperasi. Kalau semua ingin bagian, pasti akan rumit,” kata Rudy.
Menurutnya, pengelolaan eks tambang lebih baik diserahkan kepada BUMD atau Perusda agar lebih tertata dan manfaatnya bisa dibagi ke daerah secara adil.
“Kita sepakati saja, biar Perusda yang kelola. Nanti mereka yang bagi ke unit-unit di daerah,” ujarnya.
Rudy juga mengingatkan potensi konflik jika tambang diberikan ke kelompok berbasis agama atau komunitas tertentu di tengah masyarakat yang majemuk.
“Jangan sampai kebijakan ini menimbulkan ketimpangan baru,” tegasnya.
Selain tambang, Rudy menyoroti pengelolaan perdagangan karbon yang dinilai belum terkoordinasi antar daerah.
Ia mengusulkan mekanisme perdagangan karbon yang disediakan oleh pemerintah nasional, agar hasilnya bisa dibagi secara proporsional ke provinsi.
“Kalau bisa, kelola atas nama bangsa. Biar daerah tak perlu cari pasar sendiri,” katanya.
Untuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), ia meminta tarif sebesar 7,5 persen agar masyarakat umum tetap dipertahankan. Sementara untuk industri diasumsikan menjadi 10 persen.
“Supaya tidak berdampak pada daya beli dan angka kemiskinan,” ucapnya.
Nyumbang Banyak, Tapi Tak Untung
Rudy menyebut kontribusi Kalimantan Timur terhadap pendapatan nasional dari tambang mencapai lebih dari 60 persen dalam lima tahun terakhir.
Namun hingga kini, belum ada skema bagi hasil yang memberikan porsi adil kepada daerah penghasil.
“Bukan hanya batu bara, ada emas, nikel, dan mineral lainnya. Tapi daerah penghasil masih belum mendapatkan bagian yang layak,” jelasnya.
Ia juga menyebut Kaltim menyumbangkan 38 persen dari PNBP penggunaan kawasan hutan secara nasional, namun pembagiannya belum dirasakan daerah.
“Bahkan masih ada hasil tambang yang tak dirasakan daerah yang sama sekali,” tegasnya.
Ia mendorong agar PNBP tambang bisa dibagikanhasilkan seperti sawit, meski nilainya saat ini masih kecil.
“Soal besaran, nanti kita bahas bersama sesuai aturan yang ada,” tutup Rudy.
Sebelumnya, Kementerian ESDM mencatat sekitar 70 persen pasokan batu bara nasional berasal dari Pulau Kalimantan. Pemerintah lalu menargetkan produksi batu bara tahun ini naik menjadi 739,674 juta ton. RE
sumber EKSPOSKALTIM
