Beban Utang yang Diwariskan Jokowi ke Prabowo Seperti “Bom Waktu”
ENERGYWORLD.CO.ID – Pengamat politik Muhammad Said Didu melancarkan kritik keras terhadap kebijakan fiskal era Joko Widodo yang dinilainya meninggalkan “bom waktu” berupa utang masif kepada pemerintahan Prabowo Subianto. Dalam analisisnya, Didu mengungkap total beban utang mencapai Rp23.000 triliun dengan tingkat bunga yang jauh lebih tinggi dibanding negara tetangga.
Didu mengungkap perbandingan mengejutkan antara awal dan akhir pemerintahan Jokowi. “Pada 2014, total utang negara sekitar 8.000-9.000 triliun. Sekarang mencapai 23.000-24.000 triliun. Hanya dalam 10 tahun, Jokowi berhasil menaikkan utang hampir tiga kali lipat,” tegas Didu lewat channel YouTube-yang diunggah Selasa (26/8/2025).
Komposisi utang raksasa tersebut terdiri dari utang pemerintah Rp9.000 triliun, utang BUMN 8.000 triliun, utang pensiunan 3.600 triliun, dan utang tersembunyi lainnya 2.000-3.000 triliun. “Yang mengkhawatirkan, utang pensiunan senilai 3.600 triliun merupakan kewajiban pemerintah kepada TNI, Polri, dan PNS yang belum dibayarkan meski para pegawai sudah mencicil iuran pensiun mereka,” ungkapnya.
Didu juga menyoroti tingkat bunga utang Indonesia yang mencapai hampir 7 persen per tahun, jauh lebih tinggi dibanding negara tetangga seperti Filipina dan Malaysia yang hanya 2-3 persen per tahun.
“Bahkan utang Australia yang bermata uang dolar Australia saja selisihnya 1 persen dengan utang Indonesia. Ini menunjukkan betapa buruknya pengelolaan utang oleh Sri Mulyani,” kritik Didu.
Dampak selisih bunga ini sangat merugikan. Jika saja Indonesia bisa menekan bunga 1 persen dari utang pemerintah 10.000 triliun, penghematannya bisa mencapai Rp100 triliun.
Data yang diungkap Didu menunjukkan eskalasi dramatis beban pembayaran utang. Tahun 2014, pembayaran pokok dan bunga utang 300 triliun dari APBN 1.700 triliun. Tahun 2025, Prabowo harus bayar 1.352 triliun. Tahun depan atau 2026, diperkirakan naik menjadi 1.500-1.600 triliun.
“Rezim Jokowi menaikkan beban pembayaran utang menjadi lima kali lipat. Ini bukan hanya soal jumlah utang, tapi juga karena jangka waktu pembayaran yang semakin pendek dan bunga yang sangat tinggi,” kata Didu.
Didu membandingkan era Soeharto yang menerapkan “anggaran berimbang” dengan utang luar negeri berbunga rendah 0,1-1 persen untuk proyek-proyek produktif seperti irigasi, sekolah, dan puskesmas, dengan era Jokowi yang fokus pada proyek mercusuar.
“Jokowi membangun jalan tol mahal, bandara-bandara mangkrak seperti Kertajati, pelabuhan yang tidak produktif. Sementara utangnya digunakan untuk bansos dan kepentingan politik elektoral,” kritik Didu.
Akibat beban utang masif, pemerintahan Prabowo terpaksa memangkas drastis transfer ke daerah, di mana tahun 2025 Rp920 triliun dan tahun 2026 hanya 650 triliun (turun 270 triliun atau 30%).
Dana bagi hasil juga terpangkas dari 192 triliun menjadi hanya 45 triliun, padahal harga komoditas tambang tidak turun.
“Ini bukan salah Prabowo, tapi warisan berat Jokowi. Daerah jadi korban karena pusat harus bayar utang 1.600 triliun di 2026,” jelas Didu.
Untuk menutup defisit 600 triliun di 2026, pemerintah Prabowo menargetkan kenaikan penerimaan pajak 12,78% menjadi 2.692 triliun, dengan rincian: Pajak penghasilan Rp1.209 triliun. PPN dan PPN BM Rp995 triliun (naik 11,7%)
Didu menilai target ini terlalu ambisius mengingat kondisi ekonomi yang lesu. “PPN adalah pajak sapu jagat yang akan memberatkan rakyat kecil. Beli air mineral kena pajak, bayar parkir kena pajak,” kritiknya.
Didu mengusulkan solusi revolusioner dengan memberantas ekonomi bawah tanah yang diperkirakan mencapai 7.000 triliun rupiah. Di antaranya: judol 2.000 triliun, korupsi 2.000 triliun, narkoba 2.000 triliun, dan penyelundupan 1.000 triliun.
“Jika 7.000 triliun ini masuk sistem ekonomi normal, dengan pajak 20% saja negara bisa dapat 1.400 triliun. Ini jauh lebih besar dari target penerimaan pajak,” hitungnya.
Didu juga mengusulkan reformasi struktural dengan memisahkan kembali Menteri Keuangan dan Menteri Penerimaan Negara untuk menghindari “kongkalikong” satu orang mengatur penerimaan dan pengeluaran.
“Prabowo pernah bilang akan ada menteri yang khusus mengurus penerimaan negara, tapi kemudian dibatalkan. Saatnya dihidupkan lagi,” urung Didu.
Dengan nada sarkastis, Didu berpesan kepada pendukung Jokowi: “Bagi yang selama ini memuji Pak Jokowi hebat, jangan mengeluh sama sekali terhadap kenaikan pajak, BBM naik, beras naik. Sebagai tanggung jawab, gunakan Whoosh setiap hari dan bayar tol mahal sebagai bentuk dukungan kalian.” (RIS
