Amok Publik: Antara Mitos Budaya dan Tragedi Sosial
Catatan Aendra Medita*)
Fenomena amok atau amuk kerap melekat di Indonesia dan Asia Tenggara oleh para penjelajah dan antropolog kolonial. Kata “amok” sendiri berasal dari bahasa Melayu-Indonesia amuk, yang berarti menyerang dengan membabi buta. Pada abad ke-16, para penjelajah Portugis dan Belanda mencatat bagaimana dalam kondisi tertentu seseorang “mengamuk” hingga menimbulkan dan menyebabkan korban jiwa. Fenomena ini begitu menarik perhatian mereka, sehingga kata amok masuk ke dalam bahasa Inggris sejak 1665, menjadi ungkapan “run amok” yang kini berarti bertindak tanpa kendali.
Namun, apakah amuk benar-benar budaya Indonesia? Ataukah ia hanyalah stereotipe yang lahir dari sudut pandang kolonial dan kesalahpahaman antropologis? Jika ditelusuri lebih dalam, amuk justru bertentangan dengan nilai luhur masyarakat Nusantara yang menjunjung gotong royong, musyawarah, harmoni sosial, dan kendali diri.
Dalam dunia modern, amuk publik menjadi masalah serius. Ia bukan sekadar ledakan kemarahan individu, melainkan fenomena sosial yang bisa memicu massa, kekerasan kolektif, bahkan konflik horizontal. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami sudut psikologi, sosiologis, dan sejarah agar kita dapat melihatnya secara jernih: bukan sebagai bagian dari budaya, melainkan sebagai tragedi sosial.
Sejarah dan Mitos “Amok”
Catatan awal tentang amuk muncul dalam tulisan Antonio Pigafetta, seorang penjelajah Italia yang ikut dalam ekspedisi Ferdinand Magellan. Ia menulis bahwa di wilayah Melayu, ada orang-orang yang tiba-tiba menyerang siapa pun di sekitarnya sampai mereka ditaklukkan atau mati. Orang Eropa menafsirkan fenomena ini sebagai “penyakit jiwa khas timur” yang eksotik. Dari lahirnya stereotipe bahwa bangsa Melayu atau Nusantara memiliki “budaya amok”.
Padahal, jika kita bandingkan dengan fenomena di Barat, gejala serupa juga ada. Misalnya berserkers dalam mitologi Viking, yaitu prajurit yang memulai dalam keadaan trans dan mengamuk tanpa rasa takut atau kendali. Atau fenomena “penembakan massal” di Amerika Serikat saat ini, yang hakikatnya adalah bentuk amok modern—ledakan kekerasan individu yang menimbulkan korban secara acak.
Artinya, amok bukan budaya lokal, melainkan kondisi psikologis dan sosial yang bisa muncul di masyarakat mana pun, terutama ketika kekecewaan, represi, dan tekanan sosial tidak tersalurkan dengan sehat.
Clifford Geertz, antropolog terkemuka, pernah menyatakan: “Budaya bukanlah kumpulan perilaku bawaan, tetapi jaring makna yang ditenun manusia sendiri.” Jika demikian, jelas bahwa amuk bukanlah jaring makna yang dibangun masyarakat Indonesia. Ia hanyalah label yang diterapkan orang luar terhadap gejala kekerasan yang sebenarnya universal.
Perspektif Psikologi
Dari sisi psikologi, amuk dapat dipahami sebagai disosiasi psikologis akibat tekanan emosional yang ekstrem. Sigmund Freud, bapak psikoanalisis, pernah menyatakan: “Di balik setiap tindakan agresif, selalu ada dorongan mengecewakan yang tidak tersalurkan.” Kutipan ini relevan untuk menjelaskan bahwa amuk sering kali lahir dari akumulasi tekanan yang tidak menemukan saluran sehat.
Psikolog kontemporer seperti Albert Bandura melalui teori agresi sosial-belajar menekankan bahwa perilaku agresif bukanlah bawaan, melainkan hasil pembelajaran dan situasi sosial. Menurut Bandura: “Orang belajar agresi sama seperti mereka belajar perilaku lain: melalui pengamatan, pemberian, dan penguatan.” Dalam konteks amuk publik, massa bisa “menulari” satu sama lain. Ketika seseorang mulai bertindak brutal, orang lain bisa ikut-ikutan, karena perilaku itu menjadi model instan yang ditiru.
Sementara itu, Sigmund Freud melalui konsep Thanatos (naluri kematian) menjelaskan bahwa manusia memang memiliki dorongan destruktif. Namun dalam masyarakat beradab, dorongan itu biasanya ditekan dan disublimasi menjadi aktivitas lain. Amuk terjadi ketika mekanisme sublimasi gagal, dan energi destruktif itu meledak keluar tanpa filter.
Lebih lanjut, psikolog sosial Gustave Le Bon dalam bukunya The Crowd (1895) menyebut bahwa individu dalam kepadatan bisa kehilangan rasionalitas pribadi dan larut dalam “jiwa kolektif” yang primitif. Menurut Le Bon: “Kerumunan selalu lebih rendah dibandingkan individu; mereka lebih emosional, lebih irasional, dan lebih mudah digerakkan oleh sugesti.” Amuk publik sangat cocok dengan gambaran ini: individu yang semula rasional bisa berubah menjadi destruktif karena tertelan dalam arus massa.
Faktor Sosiologis
Amuk publik tidak bisa dipahami hanya dari psikologi individu. Ia selalu dihilangkan pada kondisi sosial. Sosiolog Robert K. Merton dengan teori strain menjelaskan bahwa deviasi sosial muncul ketika ada ketegangan antara tujuan sosial dan sarana yang tersedia untuk mencapainya. Dalam situasi di mana masyarakat merasa tertindas, terpinggirkan, atau tidak mendapat keadilan, amuk bisa menjadi bentuk ekspresi ekstrem.
Dalam sejarah Indonesia, kita bisa melihat beberapa kasus amuk publik yang berakhir pada penyediaan massal: rilis sosial di berbagai daerah akibat ketidakpuasan ekonomi, ledakan massa dalam situasi politik tertentu, dan konflik horizontal yang dipicu oleh isu agama atau etnis. Semua yang ditampilkannya bahwa amuk publik adalah gejala sosial dari ketidakadilan yang bersifat struktural. Ia bukan lahir dari “budaya”, melainkan dari luka sosial yang belum terselesaikan.
Amuk Publik sebagai Tragedi Sosial
Amuk publik yang mengerikan karena dampaknya yang destruktif:
1. Kehilangan kendali individu – Orang bisa melukai bahkan membunuh tanpa sadar.
2. Efek domino massa – Amuk mudah menyebar, dari satu individu menjadi kepadatan.
3. Kekerasan kolektif – Amuk masyarakat sering berakhir pada perusakan, penjarahan, dan pertumpahan darah.
4. Trauma sosial – Masyarakat kehilangan rasa aman, muncul ketidakpercayaan antarwarga.
5. Kerusakan Nilai – Amuk merusak jalinan sosial yang dibangun oleh budaya gotong royong dan musyawarah.
Dalam hal ini, Erich Fromm, seorang filsuf dan psikoanalis, pernah mengingatkan: “Masyarakat yang gagal memberi saluran sehat bagi energi destruktif warganya, akan melihat energi itu berubah menjadi kekerasan yang membabi buta.”
Membongkar Mitos: Amuk Bukan Budaya Indonesia
Mengapa amuk sering dikaitkan dengan Indonesia? Ada dua alasan:
1. Orientalisme kolonial – Penjajah memandang segala sesuatu yang berbeda sebagai “eksotik”. Mereka menstigma amuk sebagai ciri khas orang Melayu.
2. Kurangnya narasi tandingan – Budaya Indonesia yang sebenarnya (gotong royong, musyawarah, sabar, tepa selira) jarang diangkat sebagai penjelasan.
Padahal, nilai budaya asli Indonesia justru sebaliknya: gotong royong tekanan kerja sama, musyawarah tekanan dialog, dan tepa selira tekanan empati serta pengendalian diri. Amuk jelas anomali. Ia adalah penyimpangan, bukan identitas.
Jalan Keluar: Pendidikan Emosional dan Keadilan Sosial
Untuk mencegah amuk publik, ada dua jalur yang harus ditempuh:
1. Pendidikan emosional
Psikolog Daniel Goleman dalam bukunya Emotional Intelligence menekankan pentingnya kecerdasan emosional . Menurut Goleman: “Orang dengan kecerdasan emosional rendah lebih mudah terseret pada ledakan agresi.” Artinya, pengendalian diri, empati, dan resolusi konflik harus ditanamkan sejak dini.
2. Keadilan sosial
Tidak cukup hanya mendidik individu; Struktur sosial juga harus adil. Ketidakadilan ekonomi, diskriminasi, dan represi politik adalah lahan subur bagi masyarakat. Jika pemerintah dan masyarakat membangun sistem yang inklusif dan adil, potensi amuk bisa ditekan.
Akhirnya, bahwa Amuk publik bukan budaya Indonesia. Ia adalah tragedi sosial-psikologis yang bisa muncul di masyarakat mana pun ketika kekecewaan, ketidakadilan, dan represi menumpuk tanpa solusi. Budaya Indonesia yang sejati adalah budaya gotong royong, musyawarah, dan harmoni, bukan kekerasan.
Saya ingin mengutip John Cooper Antropolog, 1940-an yang mengatakan “Etiologi amok bersifat universal pada masyarakat primitif dan modern; tidak dapat dianggap sebagai sindrom yang terikat budaya.” (Etiologi amok bersifat universal di masyarakat primitif maupun modern; tidak bisa dianggap sindrom keterikatan budaya.) Dengan memahami amuk bukan sebagai identitas budaya, melainkan sebagai peringatan sosial, kita bisa mengambil langkah untuk membangun masyarakat yang lebih adil, sehat, dan manusiawi.
*)AENDRA MEDITA, adalah Jurnalis , dan analis Pusat Kajian Komunikasi Politik Indonesia (PKKPI) & Jala Bhumi Kultura (JBK).
