PERGESERAN PARADIGMA EKONOMI INDONESIA: DARI BELENGGU NEOLIBERAL IMF MENUJU SOEMITRONOMICS BRICS
oleh Malika Dwi Ana
Di tengah pusaran geopolitik global yang kian memanas, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tampaknya sedang menuju perubahan radikal dalam kebijakan ekonomi. Pada 8 September 2025, reshuffle kabinet yang mengguncang pasar mengukir sejarah: Sri Mulyani Indrawati, simbol fiskal neoliberal yang telah memimpin Kementerian Keuangan selama dua dekade, resmi digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa, seorang ekonom berlatar belakang nasionalis yang dekat dengan visi kemandirian. Ini bukan sekadar pergantian menteri; ini adalah deklarasi perang terhadap dogma ekonomi Barat yang telah lama membelenggu Indonesia. Dari era “austerity” ala IMF yang pro-Amerika, kita melangkah menuju “Soemitronomics” – istilah yang kini menggema sebagai wujud cita-cita Prof. Soemitro Djojohadikusumo, ayah Prabowo, tentang ekonomi yang benar-benar Indonesia-sentris. Namun, benarkah ini revolusi sejati, atau sekadar manuver politik yang berisiko menjerumuskan bangsa ke dalam ketergantungan baru pada BRICS? Seperti yang disinggung Mardigu Wowiek, pakar ekonomi dan pengamat geopolitik Indonesia, ini adalah “reset sejarah” yang berani, tapi penuh jebakan oligarki baru.
Sri Mulyani: Korban Dogma Neoliberal yang Terlalu Patuh
Mari kita mulai dari titik paling mencolok: pemecatan Sri Mulyani. Bukan karena skandal korupsi atau kebocoran APBN, melainkan karena ia terlalu setia pada resep IMF dan World Bank – institusi yang kerap dicap sebagai alat kolonialisme ekonomi modern. Sebagai mantan Managing Director World Bank dan eksekutif IMF, Sri Mulyani menjaga defisit anggaran di bawah 3%, menerapkan disiplin fiskal ketat, dan mendorong reformasi pajak bertahap yang sering mengorbankan belanja sosial demi menyenangkan investor asing. Hasilnya? Pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan di kisaran 5%, namun ketimpangan kian menganga: 25% anak Indonesia kekurangan gizi, stunting merajalela, dan utang negara menghabiskan Rp 553 triliun per tahun hanya untuk bayar bunga. Analis seperti Jason Tuvey dari Capital Economics memperingatkan bahwa penggantian ini memicu “kekhawatiran bahwa Prabowo akan melonggarkan aturan fiskal dan menekan bank sentral untuk mendukung agenda populis.” Benar sekali – ini adalah akhir dari era kredibilitas fiskal yang hati-hati, tetapi juga akhir dari kebijakan yang lebih memihak elite global ketimbang rakyat kecil.
Reshuffle ini datang pasca gelombang protes mahasiswa dan buruh yang menuntut 17+8 poin reformasi, termasuk penolakan terhadap tunjangan mewah anggota DPR. Rumah Sri Mulyani bahkan dirusak demonstran pada 31 Agustus 2025, mencerminkan kemarahan publik terhadap kebijakan pro-pasar bebas. Prabowo, dengan naluri militernya, merespons cepat dengan mengganti lima menteri lain, termasuk Budi Gunawan di bidang politik dan keamanan. Ini bukan kebetulan; ini sinyal bahwa Prabowo menolak “dikekang aturan Washington,” sebagaimana tersirat dalam kunjungannya ke Xi Jinping dan Vladimir Putin. Dengan terpuruknya Amerika dalam krisis utang dan Eropa pun limbung, IMF kehilangan pesonanya di negara-negara Selatan. Prabowo melihat celah: beralih ke BRICS, di mana yuan, rubel, dan rupee berbicara tanpa nada kolonial. Mardigu Wowiek menyebut ini sebagai “poros dunia bergeser,” di mana Indonesia harus berani lepas dari simbol lama IMF untuk pori baru.
Soemitronomics: Warisan Soemitro dan Ambisi Berisiko Tinggi
Prof. Soemitro Djojohadikusumo, ayah Prabowo, bukan ekonom sembarangan. Dijuluki “Guru Besar Ekonomi Indonesia,” ia adalah arsitek kebijakan ekonomi pasca-kemerdekaan di era Sukarno dan Suharto. Visinya, yang kini disebut “Soemitronomics,” menekankan industrialisasi, kemandirian dari impor, dan pengolahan sumber daya alam secara domestik – bukan sekadar mengekspor mentah seperti warisan kolonial. “Trilogi Pembangunan” Soemitro – pertumbuhan tinggi, pemerataan, dan stabilitas nasional – menempatkan negara sebagai penggerak utama sektor strategis seperti industri berat. Salah satu ide besarnya adalah Danantara (Daya Anagata Nusantara), sebuah trust fund untuk mengelola keuntungan BUMN guna investasi strategis dan akuisisi saham perusahaan swasta yang menguntungkan.
Prabowo tampak bertekad menuntaskan warisan ini. Dalam 100 hari pertamanya, ia meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp121 triliun – 4,5% APBN 2025 – untuk tekan stunting dan dorong konsumsi domestik. Ini selaras dengan visi inklusif Soemitro, namun dipadukan dengan target ambisius 8% pertumbuhan ekonomi, yang diragukan IMF (hanya 4,7% untuk 2025). Prabowo juga melanjutkan downstreaming sumber daya alam, ekspansi sawit, dan swasembada pangan, dengan kabinet raksasa 48 menteri untuk koordinasi ala militer. Namun, kritik membayangi: ini populisme mahal yang memotong anggaran sektor lain dan berisiko memicu inflasi. Kasus keracunan makanan dari MBG, yang melanda lebih dari 1.000 orang hingga Agustus 2025, menjadi bukti bahwa ambisi tanpa eksekusi matang bisa berujung petaka. Seperti yang dikatakan mantan rektor UI Ari Kuncoro, “Soemitronomics tetap relevan di tengah volatilitas global, tapi tanpa koordinasi, rivalitas ekonomi bisa jadi konflik multi-pihak.”
Lebih kritis lagi, apakah ini benar-benar kemandirian? “De-Jokowi-sation” Prabowo – meninggalkan warisan Jokowi yang pro-investasi asing – berisiko mengguncang stabilitas. Pasar bereaksi keras: IHSG anjlok, rupiah melemah, dan obligasi tertekan. Ekonom Rully Wisnubroto dari Mirae Asset memperingatkan, “Ini sinyal kendali negara yang lebih kuat, tapi bisa melemahkan kepercayaan investor.” Gaya top-down ala militer Prabowo, termasuk penindakan protes, juga mengancam independensi birokrasi sipil, yang justru bisa menakuti modal asing. Mardigu Wowiek menyoroti, ini bisa menciptakan “oligarki baru” dari alumni Harvard ke yang adaptif dengan Timur, tapi risikonya adalah ketergantungan sektor energi dan industri pada kredit murah China.
Dari IMF ke BRICS: Jalan Baru atau Jebakan Baru?
Inti pergeseran ini adalah reorientasi global: dari IMF ke BRICS. Indonesia resmi menjadi anggota penuh BRICS pada Januari 2025, sebagai negara ASEAN pertama, dengan dukungan Rusia sebagai ketua 2024. BRICS – kini 10 negara – mewakili 37,3% PDB global dan menawarkan New Development Bank (NDB) sebagai alternatif IMF untuk pembiayaan infrastruktur tanpa syarat ketat. Perdagangan Indonesia dengan BRICS mencapai $150 miliar pada 2024, dengan ekspor utama seperti sawit, batu bara, dan karet. Prabowo melihat BRICS sebagai jembatan bagi Global South: kolaborasi tanpa kolonialisasi, teknologi pertanian dari China untuk swasembada pangan, dan diversifikasi pembiayaan untuk proyek besar.
Namun, ini bukan tanpa risiko. BRICS dipimpin China dan Rusia, yang sedang bersitegang dengan tarif Trump di AS – dampaknya bisa menekan harga komoditas Indonesia dan memangkas pendapatan pajak. Menlu Sugiono membela keanggotaan BRICS sebagai “kebijakan bebas aktif,” sambil menyatakan minat gabung OECD untuk keseimbangan. Tapi, Hasnain Malik dari Tellimer memperingatkan: “Kepergian Sri Mulyani memicu kekhawatiran defisit melebar di bawah tekanan politik Prabowo.” Dengan utang yang kian mencengkeram, pembiayaan NDB bisa jadi jebakan utang ala Belt and Road Initiative China. Prabowo berterima kasih pada India atas dukungan BRICS, tapi pertanyaannya: apakah ini benar-benar advokasi Global South, atau pragmatisme demi target 8% yang utopis? Mardigu Wowiek menekankan, ini “kudeta ekonomi” dari austerity ke sovereign spending, tapi jangan sampai jadi ketergantungan baru.
Danantara: Jantung Visi Soemitro yang Kini Dihidupkan
Peran Danantara tak boleh diabaikan. Purbaya Yudhi Sadewa, pengganti Sri Mulyani, memiliki pengalaman di institusi keuangan negara dan pemahaman mendalam tentang visi Soemitro. Lahir 1964 di Bogor, Purbaya lulusan Teknik Elektro ITB dan PhD Ekonomi Purdue University, AS, pernah menjabat Ketua LPS (2020-2025), Chief Economist Danareksa, dan berbagai posisi strategis di pemerintahan. Danantara, sebagai ide awal Soemitro, dirancang sebagai pengelola investasi nasional untuk mengelola keuntungan BUMN guna proyek strategis, seperti infrastruktur, energi, atau akuisisi saham perusahaan swasta. Diluncurkan Prabowo pada 24 Februari 2025, lembaga ini mengonsolidasikan aset BUMN senilai lebih dari USD 1 triliun, fokus pada energi terbarukan, hilirisasi, dan ketahanan pangan. Kini, di bawah Prabowo, Danantara bisa menjadi alat untuk mendukung ekspansi ke BRICS: menyalurkan dana untuk proyek swasembada pangan dengan teknologi China atau jaminan investasi untuk energi terbarukan. Potensinya besar, tapi pertanyaannya: apakah Purbaya akan tetap prudent seperti Sri Mulyani, atau justru agresif hingga defisit membengkak? Seorang ekonom dari pasar modal bilang, “Purbaya selaras dengan visi ekspansif Prabowo, tapi pasar masih wait and see.” Mardigu Wowiek memperingatkan, ini bisa lahirkan “oligarki baru” jika tidak transparan.
Jadi ini Revolusi atau Resep Bencana?
Prabowo tampak serius mewujudkan cita-cita ayahnya: ekonomi Indonesia-sentris, lepas dari cengkeraman neoliberal, menuju kemandirian via BRICS dan Soemitronomics. Pemecatan Sri Mulyani adalah pukulan telak terhadap ortodoksi IMF, sementara keanggotaan BRICS dan peran Danantara menjanjikan diversifikasi. Namun, risiko fiskal mengintai: defisit melebar, protes berlanjut, dan potensi ketergantungan pada China. Seperti kata Prof. Ahmad Erani Yustika, staf khusus Wapres, “Ide Soemitro relevan untuk atasi ketimpangan, tapi butuh koordinasi cerdas agar tak ciptakan ketergantungan baru.” Mardigu Wowiek menambahkan, ini “reset fiskal ala Prabowo” dari ketergantungan Barat ke kerja sama Timur, tapi target 8% bukan mimpi, melainkan agenda nyata. Indonesia 2025: selamat datang di era baru, tapi jangan sampai berujung kekecewaan lama. Prabowo harus buktikan, bukan sekadar omon-omon.(MDA)
*TerasMalawu, 12092025
