Purbaya dan Rontoknya Kesombongan Lama: Sepuluh Tahun Infrastruktur yang Menipu Akal Sehat
Oleh: Aendra MEDITA
“Yang sombong akan rontok. Yang jujur akan tumbuh.”
Sepuluh tahun bukan waktu singkat. Cukup lama untuk membangun jembatan dan bandara bahkan Ibukota byang tak tuntas— tapi juga cukup untuk menghancurkan kepercayaan publik. Ah..masa iya segitunya…
Rezim lama menyebutnya “dekade pembangunan besar”. Tapi bagi banyak rakyat, itu lebih mirip dekade ilusi: jalan-jalan dibuka, tapi keadilan ditutup. Beton berdiri, tapi logika roboh. Dan kaku bahkan jadi makin di otak-atik seabsurdnya.
Kini, satu per satu proyek kebanggaan itu mulai menunjukkan boroknya.
Ada IKN, PSN, hingga Kereta Cepat Jakarta–Bandung yang sedang ramai dibincangkan, semua menyisakan tanda tanya yang lebih besar dari jawabannya.
Dan dari reruntuhan itulah muncul nama — atau mungkin, pola baru berpikir — Ia adalah Purbaya Yudhi Sadewa. Namanya makin moncer Purbaya.
Soal IKN: Kota yang Dibangun Sebelum Bernyawa.
Ibu Kota Nusantara (IKN) dulu dijual sebagai simbol pemerataan dan masa depan. Tapi di lapangan, yang merata hanyalah kebingungan. BPK mencatat lebih dari 50 rekomendasi koreksi, dari manajemen material yang kacau, hingga pasokan air yang tak memadai.
Pekerjaan molor, pengawasan lemah, dan warga lokal belum tahu apakah mereka “penerima manfaat” atau sekadar penonton proyek raksasa. Pemerintah menamainya smart city, padahal yang hilang justru smart thinking.
Bagaimana sebuah kota bisa disebut “berkelanjutan” bila ia dibangun dengan menebang ribuan hektare hutan?
IKN kini menjadi simbol paradoks: proyek masa depan yang tak paham masa kini.
Ada PSN: Proyek Strategis atau Proyek Siasat Nasional?
Ada 280 proyek strategis nasional (PSN) digembar-gemborkan sebagai motor ekonomi.
Tapi di balik label “strategis”, banyak yang berubah menjadi siasat politik.
Konflik lahan, keterlambatan, dan pembengkakan biaya menjadi cerita berulang.
Dari bandara yang sepi hingga pelabuhan yang tidak hidup.
Warga tergusur tanpa kompensasi jelas — seolah rakyat hanyalah angka dalam spreadsheet kekuasaan.
Bahkan Kemenko Perekonomian kini mengakui: ratusan PSN harus dievaluasi ulang.
Artinya, proyek yang selama ini dijadikan simbol kejayaan kini justru memanggil audit moral dan finansial.
Yang sedang ramai yaitu Kereta Cepat, sebuah Gengsi yang Melaju di Jalur Utang. Kereta Cepat Jakarta–Bandung, dijual dengan nama “Whoosh!”, kini jadi bahan sindiran publik.
Cepat? Ya, cepat membengkak biayanya.
Hebat? Mungkin, kalau ukuran hebat adalah utang yang menumpuk.
Target penumpang jauh dari realitas. Pinjaman luar negeri membengkak.
Dan kini, pemerintahan baru bahkan harus bernegosiasi ulang dengan Tiongkok untuk menunda atau merestrukturisasi utangnya.
Yang dulu diklaim prestasi nasional, ternyata justru warisan beban lintas generasi.
Seorang ekonom pernah berkata, “Kereta cepat ini cepat hanya dalam menghabiskan anggaran.”
Dan publik tahu — ini bukan tentang kecepatan, tapi tentang kehilangan arah.
Ketika Pembangunan Menjadi Teater Kekuasaan
Tiga proyek besar itu hanyalah puncak dari gunung es kebijakan yang salah arah.
Penyakitnya bukan di beton, tapi di mentalitas kekuasaan.
1.Perencanaan diganti pencitraan.
PowerPoint lebih penting dari studi kelayakan. Risiko disembunyikan demi tepuk tangan.
2.Utang dijadikan kebanggaan.
Seolah meminjam adalah tanda sukses diplomasi, padahal hanya menunda krisis.
3.Kritik dilarang.
Siapa yang bertanya dianggap pembangkang. Demokrasi dijalankan seperti monolog.
4.Rakyat dihapus dari narasi.
Mereka yang terdampak tak diajak bicara, hanya dipaksa diam.
Hasilnya? Infrastruktur megah, tapi kepercayaan publik ambruk.
Negara membangun tembok, tapi justru menjauh dari rakyatnya.
Purbaya: Simbol Akal Sehat Baru
Di tengah reruntuhan ilusi itu, Purbaya muncul sebagai lambang pola baru.
Ia bukan sekadar nama figur, tapi paradigma: berpikir sebelum membangun, jujur sebelum berjanji, dan transparan sebelum memutuskan.
Pola Purbaya: Bangun dengan nurani, bukan gengsi.
Proyek yang tak menjawab kebutuhan rakyat bukan pembangunan, tapi pamer kekuasaan.
•Audit bukan ancaman, tapi pembersihan.
Semua proyek besar harus diaudit — teknis, sosial, dan moralnya.
Utang bukan prestasi: Bangsa besar tidak dinilai dari jumlah pinjamannya, tapi dari kemampuannya menolak dijajah dengan cara baru.
Purbaya menolak gaya lama:
yang berteriak “maju”, tapi melangkah di tempat;
yang mengaku “berdaulat”, tapi hidup dari pinjaman.
Perlu Audit Sejarah: Jalan Menuju Keadilan Baru
Sudah saatnya negeri ini berani melakukan audit sejarah pembangunan.
Audit bukan sekadar laporan finansial, tapi refleksi nasional.
IKN, PSN, dan Kereta Cepat harus dibuka total:
•Siapa yang merancang?
•Siapa yang diuntungkan?
•Siapa yang menanggung akibat?
Jika rakyat menanggung kerusakan, maka proyek itu gagal — sesempurna apa pun bentuknya.
Audit bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menegakkan moralitas kebijakan.
Dan bangsa besar tak akan tumbuh tanpa kejujuran besar.
Babak Purbaya dan Republik Akal Sehat
Rezim lama terlalu lama mabuk oleh citra. Kini waktunya sadar — bahwa kemajuan tidak lahir dari retorika, tapi dari keberanian berpikir ulang.
Purbaya membawa napas baru: berpikir jernih, bertindak senyap, dan membangun dengan tanggung jawab. Ia bukan antitesis dari masa lalu, tapi evolusi dari akal sehat bangsa. Yang sombong dengan proyeknya akan rontok oleh waktu. Yang jujur dengan datanya akan tumbuh oleh kepercayaan. Karena dalam republik yang matang, yang megah tanpa makna akan ditinggalkan, dan yang sederhana tapi tulus — akan dikenang.
— AENDRA MEDITA, Jurnalis, Pemerhati Kebangsaan dan analis di Pusat Kajian Komunikasi Politik Indonesia (PKKPI) dan anggota Jala Bhumi Kultura (JBK)
