Kereta Cepat Jakarta Bandung Terbukti Merugikan Keuangan Negara: KPK Wajib Bertindak
Oleh: Anthony Budiawan
Direktur Pelaksana PEPS (Ekonomi Politik dan Studi Kebijakan)
Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) bermasalah besar, diduga sejumlah peraturan perundang-undangan, dan terindikasi kuat adanya tindak pidana korupsi. Proyek KCJB yang kontroversial ini direkayasa sedemikian rupa untuk memenangkan penawaran dari pihak China yang lebih mahal, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam jumlah yang sangat besar.
Dua negara produsen kereta cepat, Jepang dan China, terlibat dalam penawaran Kereta Cepat Jakarta Bandung dengan panjang lintasan 142,3 km. Kedua negara tersebut menawarkan skema pembiayaan pinjaman sebesar 75 persen dari nilai proyek, dengan masa tenggang 10 tahun dan jangka waktu cicilan pokok 40 tahun.
Untuk pinjaman proyek, Jepang menawarkan suku bunga pinjaman sebesar 0,1 persen per tahun, sedangkan China menawarkan suku bunga pinjaman sebesar 2 persen per tahun untuk nilai awal proyek, dan 3,4 persen untuk pembengkakan biaya (cost overrun).
Jepang menawarkan biaya proyek KCJB sebesar 6,2 miliar dolar AS, dengan pembiayaan pinjaman 75 persen atau 4,65 miliar dolar AS, dan suku bunga pinjaman 0,1 persen per tahun.
Sedangkan China menawarkan 5,5 miliar dolar AS yang kemudian naik menjadi 6,07 miliar dolar AS, hanya selisih 130 juta dolar AS dibandingkan penawaran Jepang. China juga menawarkan pembiayaan pinjaman 75 persen atau 4,55 miliar dolar AS dengan suku bunga 2 persen per tahun atau 20 kali lipat dari suku bunga yang ditawarkan Jepang.
Di penghujung proyek, pihak kontaktor KCJB klaim ada pembengkakaan biaya (cost overrun) yang akhirnya ‘disepakati’ mencapai 1,2 miliar dolar AS, di mana 75 persen atau 900 juta dolar AS dibiayai dari pinjaman proyek dengan suku bunga 3,4 persen per tahun, atau 34 kali lebih besar dari suku bunga yang ditawarkan Jepang.
Komponen Biaya Bunga Pinjaman
Selama masa tenggang 10 tahun, KCJB hanya membayar komponen bunga pinjaman saja, belum membayar cicilan pokok, sehingga jumlah bunga pinjaman yang dibayar sama besar selama masa tenggang tersebut. Setelah cicilan pokok pinjaman mulai dibayar, jumlah bunga pinjaman yang dibayar berkurang seiring dengan berkurangnya sisa pinjaman.
Dengan profil proyek seperti di atas, akhirnya Tiongkok menang, meskipun secara total, termasuk biaya bunga, biaya proyek Tiongkok ini jauh lebih mahal dari Jepang. Lihat tabel.
Tabel
Total biaya proyek KCJB yang ditawarkan oleh Jepang selama 50 tahun masa konsesi proyek, termasuk bunga pinjaman, hanya 6,34 miliar (6.337.175.000) dolar AS. Sedangkan total biaya proyek KCJB yang ditawarkan China mencapai 10,85 miliar(10.846.705.000) dolar AS selama 50 tahun masa konsesi, atau lebih mahal 4,51miliar dolar AS, atau 71,2 persen dari penawaran Jepang.
Dengan sengaja memenangkan pihak Tiongkok yang jelas-jelas lebih mahal 4,51 miliar dolar AS dari penawaran Jepang merupakan tindakan yang merugikan keuangan negara secara nyata dan pasti. Dengan menggunakan kurs Rp16.300 per dolar AS, kerugian keuangan negara tersebut mencapai Rp73,5 triliun.
Perlu dicatat, kerugian negara secara pasti dan nyata tersebut belum termasuk dugaan markup atau penggelembungan harga yang diperkirakan bisa mencapai 2 miliar dolar AS. Artinya, biaya proyek kereta cepat sepanjang 142,3 km diperkirakan maksimal 4 miliar dolar AS saja, atau sekitar 28,11 juta dolar AS per km: inipun sudah sangat mahal.
Dengan total kerugian keuangan negara sebesar itu, rakyat tidak boleh diam. Rakyat menuntut, siapa saja yang terlibat dalam permainan ini harus dihukum seberat-beratnya. Rakyat menuntut, KPK harus segera menyelidiki dan menyidik dugaan kasus korupsi jumbo ini, sebelum rakyat marah.
Dalam menyelidiki dan menyidik, dibuka secara transparan setidak-tidaknya, bagaimana proses tender dan penunjukan pemenang proyek, bagaimana dan sejak kapan konsorsium BUMN Indonesia (PSBI) dilibatkan dalam proyek ini, terdiri dari komponen biaya apa saja penawaran awal China sebesar 5,5 miliar dolar AS tersebut, bagaimana biaya proyek China ini bisa membengkak menjadi 6,07 miliar dolar AS, dan kemudian membengkak lagi 1,2 miliar dolar AS menjadi 7,27 miliar dolar AS, serta perlunya bagaimana perlakuan bunga proyek dalam evaluasi proyek.
Semoga KPK segera bertindak, jangan memancing kemarahan rakyat.
— 000 —
