Utusan Saudi Desak Dewan Keamanan Hentikan Permukiman Israel, Akhiri Pengepungan Gaza, dan Lindungi Tempat-Tempat Suci
Perwakilan Kerajaan di PBB, Abdulaziz Alwasil, menegaskan kembali dukungan jangka panjang negaranya terhadap solusi dua negara untuk masalah Palestina.
Penderitaan di Gaza mendorong Arab Saudi untuk mengintensifkan upayanya untuk ‘memulihkan keadaan normal, memulai rekonstruksi, dan memungkinkan masyarakat untuk hidup bermartabat di tanah mereka,’ katanya.
ENERGYWORLD.CO.ID – Arab Saudi pada hari Senin menegaskan kembali dukungan jangka panjangnya terhadap solusi dua negara bagi konflik Israel-Palestina, seraya mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan tegas guna mengakhiri aktivitas permukiman Israel, mencabut blokade terhadap Gaza, dan melindungi tempat-tempat suci di Yerusalem.
Berbicara dalam pertemuan dewan mengenai perkembangan terbaru di Timur Tengah, perwakilan tetap Arab Saudi untuk PBB, Abdulaziz Alwasil, mengatakan Kerajaan “menegaskan kembali posisi tegasnya terhadap rakyat Palestina dan tujuan mulia mereka,” dan meminta upaya baru untuk mencapai perdamaian yang komprehensif dan adil.
“Negara saya telah bekerja selama bertahun-tahun untuk menemukan solusi yang adil dan langgeng bagi masalah Palestina,” kata perwakilan tetap Arab Saudi untuk PBB, Abdulaziz Alwasil, Arabnews, Selasa (28/10)
“Sebagai akibat dari penderitaan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang dialami rakyat Palestina di Jalur Gaza, Kerajaan telah mengintensifkan upayanya untuk memulihkan keadaan normal, memulai rekonstruksi, dan memungkinkan rakyat untuk hidup bermartabat di tanah mereka.”
Ia menyoroti inisiatif diplomatik terkini Arab Saudi, termasuk konferensi gabungan Saudi-Prancis tentang implementasi solusi dua negara yang berlangsung di PBB pada bulan September, yang menghasilkan Deklarasi New York. Utusan tersebut mengatakan bahwa deklarasi tersebut telah mendorong beberapa negara lain untuk secara resmi mengakui Negara Palestina.
Alwasil juga mengumumkan peluncuran Koalisi Darurat untuk Keberlanjutan Keuangan Otoritas Palestina, sebuah inisiatif bersama Arab Saudi dan beberapa negara sahabat untuk membantu mengatasi apa yang ia gambarkan sebagai “krisis keuangan yang belum pernah terjadi sebelumnya.”
Dana tersebut, katanya, “bertujuan untuk menstabilkan kondisi keuangan Otoritas Palestina dan memastikan kemampuannya untuk memerintah, menyediakan layanan, dan menjaga keamanan.”
Duta Besar menyampaikan apresiasinya atas upaya mediasi yang dilakukan oleh Qatar, Mesir, dan Turki, serta peran aktif Presiden AS, Donald Trump, dalam implementasi fase pertama perjanjian gencatan senjata di Gaza dan penciptaan “jalur yang komprehensif dan adil menuju perdamaian.”
Ia mengatakan upaya ini penting untuk meringankan penderitaan rakyat Palestina, memastikan penarikan penuh Israel, dan memulihkan stabilitas.
“Kerajaan mengutuk persetujuan awal Knesset Israel atas dua rancangan undang-undang yang bertujuan untuk memaksakan kedaulatan Israel atas Tepi Barat yang diduduki dan untuk melegalkan kedaulatan Israel atas pemukiman kolonial ilegal,” lanjut Alwasil.
Ia menegaskan kembali penolakan penuh Arab Saudi terhadap semua pelanggaran permukiman dan ekspansionis yang dilakukan oleh otoritas pendudukan Israel.
Ia mendesak Dewan Keamanan untuk “memikul tanggung jawabnya atas pelaksanaan resolusi-resolusi yang relevan” guna membantu “mengakhiri aktivitas permukiman, mencabut blokade di Gaza, memastikan perlindungan penuh terhadap tempat-tempat suci di Al-Quds Al-Sharif, dan mencegah tindakan sepihak apa pun yang bertujuan mengubah identitas wilayah Palestina.”
Alwasil juga meminta anggota dewan untuk memajukan upaya pembentukan negara Palestina merdeka sesuai dengan resolusi internasional dan langkah-langkah yang diuraikan dalam Deklarasi New York.
“Kerajaan menyerukan kepada dewan yang terhormat ini untuk bekerja menuju pembentukan negara Palestina sesuai dengan resolusi yang relevan,” tambahnya. RE/Ewindo
