Komisaris dan Bayang-bayang Etika: Ketika Kursi Empuk Menjadi Mimbar Kritik
DI negeri yang pandai berwacana, kadang sulit membedakan mana suara nurani dan mana sekadar lengkingan ego. Dalam panggung kekuasaan, orang bisa berbicara seolah pembela kebenaran—padahal tangannya masih hangat memegang setumpuk privilese. Fenomena ini tampak jelas ketika seorang pejabat publik, sebut saja Komisaris Pertamina Hasan Nasbi, dia mantan Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia, karena dia resmi ditunjuk sebagai Komisaris PT Pertamina (Persero) per 20 September 2025, baiknya berdiri saja jangan di dua panggung sekaligus: satu kakinya di ruang direksi BUMN, satu lagi di mimbar kritik yang gemar menuding.
Kita tentu baiknya memang tak anti kritik. Demokrasi tumbuh justru karena keberanian bersuara. Tapi persoalan muncul ketika kritik datang dari orang yang sedang menikmati fasilitas negara, dari posisi yang semestinya menuntut loyalitas dan netralitas. Di titik itu, kritik kehilangan moralnya. Yang tersisa hanyalah retorika tanpa integritas.
Komisaris BUMN: Jabatan, bukan Panggung Ego
Menjadi komisaris BUMN bukan sekadar urusan gaji bulanan atau akses ruang rapat berpendingin. Ia adalah posisi kepercayaan publik. Negara menempatkan seseorang di sana dengan satu mandat: menjaga tata kelola, memastikan perusahaan negara berjalan efisien, profesional, dan berkontribusi untuk rakyat.
Artinya, ketika seseorang duduk di kursi itu, ia bukan lagi pribadi bebas. Setiap kata dan tindakannya mencerminkan institusi. Maka, ketika seorang komisaris justru menyerang pejabat negara lain, mengumbar kritik seolah dirinya di luar sistem, publik punya hak untuk bertanya: di mana etikanya?
Etika publik bukan sekadar sopan santun. Ia adalah fondasi moral agar kekuasaan tidak berubah menjadi arena pencitraan. Karena sekali seseorang menerima mandat dari negara, ia terikat oleh dua hal: loyalitas pada institusi dan tanggung jawab pada publik.
Paradoks Dari Padepokan ke Panggung BUMN
Bagi sebagian orang yang pernah mengenal Hasan Nasbi, fenomena ini sebenarnya bukan kejutan. Jejak karakternya sudah terbaca jauh sebelum ia naik ke panggung kekuasaan. Sekitar dua dekade lalu, ketika masih berada dalam lingkaran “padepokan” — ruang idealisme dan latihan silat berpikir — sikap ‘tengilnya’ sudah tampak: keras kepala, gemar memonopoli kebenaran, dan sulit menerima pandangan berbeda.
Dulu, mungkin itu sekadar gaya seorang idealis muda. Tapi kini, ketika ia telah menjadi bagian dari sistem yang membayar gajinya lewat uang rakyat, gaya itu berubah menjadi kontradiksi. Ia menyerang “sesama pejabat negara” dengan lidah yang tajam, seolah lupa bahwa dirinya pun adalah bagian dari tubuh yang sama.
Bayangkan dokter yang marah karena pasiennya sakit, padahal ia sendiri menolak ikut menjaga kebersihan rumah sakit. Ironi seperti itulah yang kini dimainkan oleh dia HN.
Antara Idealime dan Kenyamanan
Barangkali, HN merasa dirinya sedang memperjuangkan idealisme. Tapi idealisme sejati selalu ditempa oleh konsekuensi. Orang boleh mengkritik, tetapi konsekuensi logisnya: lepaskan dulu jabatanmu. Jangan berlindung di balik fasilitas negara sambil menuding -nuding. Itu bukan keberanian, melainkan kenyamanan yang disamarkan.
Sejarah kita mengenal banyak tokoh yang memilih jalan berbeda. Mereka melepaskan jabatan, turun ke jalan, berbicara dari luar sistem karena tahu bahwa kritik dari dalam, tanpa melepaskan privilese, hanya akan dianggap hipokrisi.
Idealime yang sehat tidak berdiri di atas kursi empuk. Ia tumbuh di tanah yang keras, di antara risiko kehilangan jabatan dan penghidupan. Tanpa keberanian itu, kritik hanya menjadi monolog narsistik yang memperkuat citra diri, bukan memperbaiki negeri.
Etika Publik dan Kepantasan Moral
Etika publik sejatinya sederhana: jangan gigit tangan yang memberimu mandat. Kritik boleh, bahkan wajib, tapi ada ruang dan cara yang pantas. Seorang pejabat negara yang menyerang pejabat negara lain di ruang publik bukan sedang membenahi sistem, tapi sedang membuka aib rumah sendiri di depan tetangga.
Di banyak negara maju, tindakan seperti itu bisa berujung pada pemecatan atau pengunduran diri, bukan karena dianggap melanggar hukum, tapi karena melanggar kepantasan moral.
Sayangnya, di negeri ini, banyak pejabat yang lihai menunggangi dua kuda sekaligus: satu kuda kekuasaan, satu lagi kuda opini publik. Mereka ingin tetap menikmati fasilitas negara, tapi juga ingin dipuja sebagai “oposisi moral”. Padahal keduanya tak bisa disatukan tanpa mengorbankan integritas.
Mereka yang Tak Belajar dari Diri Sendiri
Orang bijak berkata, karakter sejati seseorang terlihat bukan saat ia berjuang naik, tapi ketika ia sudah duduk di atas. Mungkin benar: kekuasaan tidak mengubah seseorang, ia hanya menelanjangi watak aslinya.
Ketika hubungan kerja HN dengan kawan-kawannya di “padepokan silat” putus di tahun 2005, mungkin itu pertanda awal dari ketidaksinkronan nilai. Saat itu, idealisme masih diperdebatkan di ruang kecil—tapi kini, perbedaan itu membesar menjadi jurang etika.
Yang dulu dianggap “tengil”, ternyata memang bukan sekadar gaya bicara, melainkan cerminan karakter yang merasa paling benar. Dan karakter seperti itu, ketika diberi kekuasaan, akan dengan mudah berubah menjadi penyerang yang merasa berhak menghakimi siapa pun.
Akhirnya, semua kembali ke kata sederhana: integritas.
Bukan soal siapa yang paling lantang berbicara, tapi siapa yang paling konsisten antara kata dan perbuatan.
HN mungkin akan terus berbicara, menulis, atau tampil sebagai “pengkritik dari dalam”. Tapi publik tak lagi mudah terkecoh. Rakyat kini bisa membedakan mana kritik yang lahir dari hati nurani, dan mana yang sekadar lahir dari rasa ingin tampil cerdas di panggung media.
Kursi empuk BUMN bukan tempat bagi para penceramah moral yang tak mau berkorban. Bila ingin menjadi kritikus sejati, lepaskan dulu atribut kekuasaan. Karena keberanian sejati bukan terletak pada seberapa keras kita berteriak, tetapi seberapa siap kita kehilangan segalanya demi kata yang kita ucapkan.
Sampai saat itu terjadi, publik hanya akan melihat satu hal:
komisaris yang mengkritik komisaris, pejabat yang menyerang pejabat, dan etika yang terkubur di bawah kenyamanan jabatan.
Dan di situ, drama kebangsaan kita menjadi tragikomedi — lucu tapi menyedihkan. Nah jadi baiknya berkata baik atau diam, bukannya itu yang disarankan dalam islam..bro…..(redaksi/ed)
