Swasabada Energi Presiden Prabowo Bagi Emak Emak Berdaulat Di Dapur
Oleh : Salamuddin Daeng
Sekarang bangsa Indonesia, emak-emak Indonesia belum berdaulat di dapurnya. Apa buktinya? Bahan bakar utama yang digunakan emak-emak untuk memasak bagi anggota keluarganya sebagian besar adalah bahan bakar yang diimpor dari luar negeri. Apa bahan bakar tersebut? yakni Liquid Petroleum Gas (LPG).
Banyak masyarakat yang bertanya, mengapa kita mengimpor LPG? Sementara Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki cadangan gas alam terbesar di dunia. Bukan hanya itu, Indonesia adalah produsen dan eksportir gas alam yang termasuk terbesar di dunia. Mengapa malah bisa mengimpor LPG untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar dalam negeri?
Perlu diketahui bahwa LPG itu adalah minyak bumi atau dibuat dari minyak bumi atau sisa pengolahan minyak bumi pada saat diolah menjadi BBM. LPG berbeda atau bukan gas alam sebagaimana yang dipersepsikan awam. Produk gas alam itu dapat berupa Liquid Natural Gas (LNG) dan Compressed Natural Gas (CNG), sedangkan produk dari minyak bumi salah satunya adalah LPG.
Saat ini Indonesia adalah negara net importir minyak bumi, dan salah satu negara pengimpor LPG yang merupakan sisa pengolahan minyak terbesar di dunia. Dalam urusan minyak bumi dan LPG tersebut, Indonesia mengalami kerugian berkali-kali yakni harus mengimpor dan harus mensubsidi. Sektor energi minyak bumi dan BBM Keadaan membuat negara ini terjerat dalam masalah yang harus dicari jalan keluarnya.
_Impor dan Subsidi LPG_
Subsidi adalah kewajiban negara kepada rakyat. Hal itu mutlak dilakukan sebagai bukti kehadiran negara dalam kehidupan ekonomi rakyat. Subsidi terkait kebutuhan dasar rakyat adalah kewajiban yang menjadi amanat konstitusi negara sehingga harus dijalankan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.
Namun subsidi dapat dianggap tidak adil bagi ekonomi jika barang yang disubsidi adalah barang impor atau energi impor. Sementara ada energi penggantinya yang tidak kalah kualitas dan kegunaannya, namun cenderung terabaikan atau tidak secara optimal diamanfaatkan bagi memenuhi kebutuhan energi nasional. Kegawatan ekonomi semacam itu terjadi dalam urusan LPG impor Indonesia dan LPG tersebut harus disubsidi APBN sangat besar.
Mensubsidi barang yang diimpor adalah seburuk-buruk masalah dalam ekonomi dengan dua kerugian sekaligus, yakni mencakup ekonomi negara-negara terhadap luar negeri dan mensubsidi ekonomi negara lain.
LPG subsidi 3 kg impor tersebut semakin meningkat dari tahun ke tahun. Saat ini diperkirakan lebih dari 80 persen LPG tersebut diimpor dari luar negeri. Jumlahnya berkisar antara 10 juta ton – 11 juta ton per tahun. Membantu pemerintah mengurangi impor disebabkan kebutuhan nasional terutama bahan bakar rumah tangga yang meningkat. Akibatnya beban keuangan keuangan negara dan rakyat bertambah.
Menurut data dari APBN buku II tahun 2025 menyebutkan bahwa jumlah subsidi LPG 3 kg pada tahun 2021 mencapai 7,5 juta metrik ton, meningkat menjadi 8,2 juta metrik ton pada tahun 2024. Diperkirakan pada tahun 2025 akan mencapai 8,17 juta metrik ton, namun belum diketahui secara pasti apakah benar akan sedikit mengalami penurunan dibandingkan sebelumnya.
Subsidi LPG menjadi salah satu komponen subsidi terbesar dalam seluruh subsidi energi pada APBN 2025. Menurut data nilai subsidi energi pada tahun 2025, subsidi LPG mencapai 68,7 triliun rupiah, adalah subsidi tertinggi setelah subsidi listrik yakni 89,1 triliun rupiah. Semakin gawat, subsidi LPG 3 kg akan meningkat menjadi 80,3 triliun rupiah pada tahun 2026 mendatang menurut proyeksi APBN.
Subsidi barang impor yang tidak seharusnya terjadi. Mengapa? Karena Indonesia memiliki gas alam yang dapat mengganti LPG tersebut. Sekarang ini menurut data produksi energi primer Indonesia jumlah produksi gas alam sudah hampir setara dengan jumlah produksi minyak bumi dan masih bisa ditingkatkan lagi.
_Seberapa Besar Produksi Gas Alam_
Sulit mencari data yang pasti seberapa besar produksi gas alam Indonesia. Terutama sekali karena data yang dipublikasikan oleh berbagai lembaga tidak ada yang seragam. Pemerintah sendiri tidak berusaha membuat data-data yang seragam yang memudahkan perencanaan energi secara baik. Namun ada baiknya kita membaca data-data yang disajikan berbagai lembaga berikut ini.
CIA.gov mempublikasikan negara-negara dengan cadangan gas terbukti menyatakan bahwa Indonesia berada pada urutan ke-12 negara dengan cadangan gas alam terbukti terbesar di dunia. Cadangan gas terbukti yang dimiliki Indonesia mencapai 2,866 triliun cu m. Sebagai catatan, konsumsi gas nasional alam Indonesia hanya sekitar 42,42 miliar cu m. Menurut CIA, konsumen gas Indonesia berada di urutan ke-32 di dunia. Sebagai catatan bahwa 5 produsen gas besar alam terbesar di dunia adalah Amerika Serikat, Iran, Rusia, Qatar, dan Kanada, memiliki cadangan gas terbukti 2.056 triliun cu m.
Data lainnya menyebutkan bahwa Indonesia memproduksi sekitar 2 kuadriliun Btu gas alam pada tahun 2023 dan berada pada urutan ke-13 sebagai produsen terbesar di dunia. Data dari Worldmeter menyebutkan bahwa produksi gas alam Indonesia sebesar 3.143.035 mmcf (juta kaki kubik) sedangkan konsumsinya 1.501.241 mmcf. Sebanyak 47 persen gas bumi yang diproduksi untuk kebutuhan nasional. Worldmeter menyatakan cadangan gas Indonesia sebesar 103.350.000 Mmcf. Dengan kapasitas produksi saat ini, maka akan habis dalam waktu 33 tahun mendatang.
Berdasarkan Laporan Kinerja Kementerian ESDM Tahun 2023 (yang dikeluarkan pada Februari 2024), potensi minyak dan gas bumi di Indonesia masih sangat besar dari 128 cekungan yang ada di Indonesia. Cadangan proven gas bumi Indonesia per tahun 2023 sebesar 35,30 TCF dengan produksi sebesar 2,42 TCF. Potensi pasokan gas bumi untuk tiga tahun ke depan akan diperoleh dari blok-blok di sekitar Sumatera dan Jawa dengan potensi pasokan berkisar antara 50-60 BBTUD. Sementara itu, potensi pasokan LNG sampai lima hingga tujuh tahun ke depan akan diperoleh dari sumber domestik, di antaranya dari Bontang, Donggi-Senoro, Tangguh, Genting, Abadi, dan Andaman.
_Ekspor Gas Alam_
Data umum produksi gas alam Indonesia secara menggambarkan bahwa cadangan gas alam melimpah dan dapat diproduksi secara melimpah. Usaha merealisasikan swasembada energi sangat bergantung pada kemauan politik pemerintah dalam mengatasi berbagai hambatan regulasi dan perjanjian kontrak ekspor.
Mengingat sebagian besar gas alam Indonesia dialokasikan untuk pasar luar negeri. Pemerintah sebelumnya mengikat kontrak penjualan jangka panjang gas alam dan LNG dengan negara-negara tertentu. Selain itu perkembangan harga gas alam dan ekspor LNG telah mendorong pengusaha lebih memilih pasar ekspor.
Akibatnya alokasi gas dalam negeri semakin terbatas. Banyak pengusaha baik swasta maupun BUMN mengeluhkan mengenai alokasi gas dalam negeri. Keterbatasan alokasi gas juga dialami oleh BUMN yang ditugaskan pemerintah dalam mendistribusikan gas alam ke masyarakat.
Data BPS menyebutkan bahwa Indonesia mengekspor gas alam terbesar ke Jepang, Korea, China, dan Singapura. Total ekspor gas alam Indonesia mencapai 15.490.700.000 kg pada tahun 2024 dengan nilai USD 8.907.700.000. Dengan demikian, harga jual rata-rata gas alam adalah USD 0,57 per kg atau 9.488 rupiah per kg.
Data BPS tersebut memang menunjukkan bahwa harga gas yang dijual ke luar negeri cukup baik dan menguntungkan bagi devisa negara dan perusahaan eksportir gas. Namun keadaan ini membuat kepanikan industri dalam negeri yang terpaksa menghadapi alokasi gas yang semakin menipis karena pemerintah dan perusahaan produsen gas lebih memilih pasar ekspor.
Kondisi ini berdampak pada masyarakat tidak dapat mengkonsumsi gas alam sebagai bahan bakar. Bukan hanya masyarakat umum yang menghadapi masalah kelangkaan atau kekurangan pasokan gas alam, namun juga kalangan industri menghadapi hal yang sama.
Akibatnya, Indonesia tidak kompetitif secara global karena tidak dapat mengkonsumsi gas alam murah sebagai usaha menopang produksi industri, transportasi dan bahan bakar rumah tangga. Padahal data menunjukkan bahwa negara-negara yang rumah tangga dan konsumen gas alam besar adalah yang paling kompetitif dalam industri mereka.
data serupa dari EIA menyebutkan bahwa konsumsi gas alam global mencapai 144.892 bcf. Cina mengkonsumsi 13.961 bcf, sedangkan Indonesia mengkonsumsi 2.355 bcf. Indonesia sepertinya mengabaikan bahwa cadangan dan produksi gas di alamnya besar, namun tidak terkait dengan industri, transportasi, dan memperkuat perekonomian rumah tangga. Padahal hal itu seharusnya dapat dilakukan.
_Kesimpulan Emak-Emak Harus Berdaulat_
Indonesia memiliki cadangan gas alam yang besar, namun masih mengimpor LPG yang sangat besar untuk kebutuhan domestik. Hal ini disebabkan oleh gas alam yang diprioritaskan bagi pasar ekspor, kurangnya infrastruktur gas alam dan kebijakan yang tidak mendukung penggunaan gas alam sebagai bahan bakar.
Untuk itu, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan produksi gas alam, membangun infrastruktur gas alam, dan mengurangi ketergantungan pada impor LPG. Pemerintah juga perlu memperbaiki kebijakan subsidi energi agar lebih adil dan efektif. Subsidi dapat diarahkan kepada pembangunan infrastruktur dan subsidi gas alam yang merupakan produk negara sendiri.
Subsidi energi harus diarahkan kepada subsidi bahan bakar yang dihasilkan oleh negara dan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan sektor strategis yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sumber dana subsidi dapat diperoleh dari pendapatan ekspor sebagian gas alam Indonesia dan hasil penghematan subsidi LPG 3 kg.
Dengan demikian, Indonesia secara perlahan lahan namun pasti dapat mengurangi ketergantungan pada impor LPG dan meningkatkan kemandirian energi melalui pengembangan gas alam dan produk turunannya yakni LNG dan CNG. Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara yang mandiri dalam energi karena cadangan gas alam yang melimpah.
Namun, hal ini memerlukan komitmen dan kerja keras dari pemerintah dan masyarakat. Dengan meningkatkan eksplorasi dan produksi gas alam, membangun infrastruktur gas alam dan memperbaiki kebijakan subsidi energi. Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada impor LPG, meningkatkan diversifikasi energi dan kemandirian energi.
Presiden Prabowo telah menegaskan bahwa Indonesia harus mencapai swasembada energi. Memompa produksi minyak sangatlah tidak mungkin. Namun dalam waktu dekat, mengganti minyak dengan gas alam sangat mungkin dilakukan di banyak sektor, mulai dari sektor industri, listrik, transportasi, hingga rumah tangga. Karena swasembada energi visi presiden Prabowo adalah jalan bagi emak-emak kembali berdaulat di dapur. Memasak untuk anggota keluarga secara patriotik dengan kebangaan karena bahan bakarnya produk bangsa sendiri.
