Bandara Ilegal PT IMIP Banyak Masalah, Tempat Selundupkan Nikel dan Transit TKA Ilegal
ENERGYWORLD.CO.ID — Mantan Kabareskrim Polri, Komjen (Purn) Susno Duadji, ikut berkomentar terkait polemik perusahaan pengolahan dan konversi nikel, PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).
Susno mengatakan ada banyak persoalan yang harus dibuka secara terang-benderang kepada publik.
Dalam unggahannya di X @susno2g, ia menyinggung KRI Bung Hatta yang pernah menyergap dan mengamankan kapal yang diduga mengangkut nikel ilegal.
Kapal itu disebut-sebut terkait dengan operasional perusahaan tersebut.
Dikatakan Susno, masalah yang membelit PT IMIP bukan hanya satu dua kasus.
“PT IMIP banyak sekali masalah. Bandara ilegal, selundupkan nikel, dan lain-lain,” ujar Susno (27/11/2025).
Ia juga melakukan transparansi kepemilikan perusahaan tersebut dan mendesak agar publik mendapat penjelasan yang jelas.
“Siapa sih pemilik PT IMIP? Jangan-jangan bapak itu, bongkar ke publik,” tandasnya.
Susno bilang, berbagai dugaan pelanggaran yang menuat harus diselesaikan dan dijelaskan secara terbuka agar masyarakat mengetahui pihak yang bertanggung jawab.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, perusahaan yang memiliki lahan sekitar 2000 hektar itu berdiri sejak 19 September 2013. Lalu diresmikan Jokowi pada 29 Mei 2015.
Seperti diketahui, PT IMIP merupakan perusahaan yang bekerja sama antara perusahaan Bintang Delapan Group (Indonesia) dengan perusahaan Tsingshan Steel Group dari Tiongkok.
Shanghai Decent Investment (Group) menjadi pemegang saham terbesar dengan angka 49,69 persen.
Sementara PT Sulawesi Mining Investment sebesar 25 persen. Diusulkan PT Bintang Delapan Investama sebesar 25,31 persen
Kabarnya, PT IMIP juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang menunjang operasional.
Diantaranya Pelabuhan Laut, Pembangkit Listrik Tenaga Batu Bara (PLTU), hingga Pabrik-pabrik pendukung seperti pabrik mangan, silikon, dan kapur.
Menhan Sjafrie Perintahkan TNI Siaga di Bandara IMIP
Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin langsung bergerak setelah menemukan aktivitas bandara khusus PT IMIP atau IMIP Private Airport di Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng), beroperasi bagaikan negara dalam negara. Aparat TNI kini dikerahkan untuk menjaga bandara tersebut.
“Kemarin setelah menerima Arahan dari Pak Menhan kita sudah berkoordinasi semuanya. Jadi sejak saat itu selesai rapat langsung aparat sudah kita siapkan di sana kemudian dari TNI disiagakan di sana kemudian koordinasi dan sudah ada tempat bagi aparat kita untuk menjaga bandara itu,” kata Gubernur Sulteng Anwar Hamid kepada detikcom, Rabu (26/11/2025).
Anwar mengaku terus berkoordinasi agar alur tenaga kerja asing (TKA) yang masuk ke Morowali melalui Palu. Dia menyebut Menhan juga telah mencatat usulan itu untuk disampaikan dalam rapat bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
“Kedua, terus kita berkoordinasi supaya alur tenaga kerja asing ini supaya bisa di satu pintukan melalui Sulawesi Tengah. Itu sudah Pak Menhan kemarin sudah catat itu untuk nanti disampaikan dalam rapat di Kementerian Perhubungan,” terangnya.
Jika nantinya bandara SIS Al-Jufri di Palu tidak bisa menampung lalu lintas TKA yang masuk ke Sulteng, maka bandara pemerintah yang ada di Morowali atau Bandara Morowali bisa difungsikan. Salah satunya dengan memperluas landasannya agar pesawat besar bisa masuk.
“Kalau kita khawatirkan di sana (SIS Al-Jufri) ada tidak bisa dikontrol kan bandara Morowali itu bisa dimaksimalkan diperbesar. Diperbesar landasannya sehingga bisa menampung pesawat berbadan besar sehingga semua TKA yang masuk itu semua lewat di Bandara Morowali,” bebernya.
“3 poin itu yang saya usulkan kepada Pak Menhan kemarin, kemudian Pak Menhan langsung instruksi itu hari juga 1 minggu setelah ini tidak ada aparat, bandara ini saya tutup,” ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya, Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) menyebut Menhan sempat merasakan ada yang aneh ketika tiba di Bandara PT IMIP. Aktivitas bandara dianggap rawan karena pesawat bebas keluar masuk tanpa adanya pengawasan.
“Ketika Menteri Pertahanan dan Satgas PKH tiba di Bandara PT IMIP, merasa ada yang aneh. Banyak kerawanan menuju bandara tersebut. Namun tidak ada otoritas negara, bebas keluar masuk tanpa adanya pengawasan ketat. Serasa ada negara di dalam negara. Semua kru yang berada di Bandara PT IMIP bukan dari otoritas negara,” ucap Satgas PKH dalam unggahan di akun Instagramnya @satgaspkhofficial , dikutip Rabu (26/11).
Satgas PKH kemudian mengungkap jika bandara tersebut memang dibangun menggunakan dana mereka sendiri. Namun, aktivitas bandara disebut tetap harus punya aturan yang harus ditetapkan.
“Meskipun dibangun dari dana mereka sendiri, nama negara, punya aturan yang harus ditaati. Kini Bandara PT IMIP berubah menjadi bandara yang pada umumnya. Tidak ada nama bandara khusus, semua harus ada pengawasan dari negara tanpa tebang pilih,” simpulnya. RE
