Menhut Ogah Buka 12 Perusahaan yang Diduga Menyebabkan Banjir Sumatera
ENERGYWORLD.CO.ID – Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Melati menyerap Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni yang enggan mengungkapkan 12 perusahaan yang diduga menyebabkan biang kerok banjir Sumatera.
Alasan Menhut Raja Juli, mengatakan 12 perusahaan tersebut harus mendapat izin dari presiden. Melati menyindir Menhut Raja Juli yang terkesan melempar bola panas ke Presiden Prabowo Subianto.
“Jangan melibatkan Pak Presiden. Pak Menteri (Menhut Raja Juli) adalah yang membantu Presiden. Jadi, tidak usah melibatkan, harus persetujuan beliau (presiden). Harusnya ya Pak Menteri. Kan, kalau presiden tidak tahu secara teknis,” tegas Melati di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).
“Pak menteri yang membantu beliau, jadi saya setuju jangan sampai nanti bola panasnya dilemparkan ke Presiden, seolah-olah Bapak Presiden yang punya tanggung jawab,” lanjut Melati.
Hal senada disampaikan anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PDIP, Sonny T Danaparamita yang awalnya melontarkan Menhut Raja Juli yang tidak menyebutkan adanya praktik illegal logging yang menjadi pemantik banjir bandang di Sumatera Barat (Sumbar), Sumatera Utara (Sumut) dan Aceh.
Padahal, kata dia, banyaknya kayu gelondongan yang ikut dalam banjir di Pulau Sumatera itu, membuktikan maraknya melakukan praktik pembalakan pembohong (ilegal logging). Bukan hanya dilakukan perseorangan atau perusahaan ecek-ecek, bisa jadi melibatkan korporasi besar.
“Tetapi mungkin juga korporasi besar dan ini sudah diamini tadi dalam paparan menteri, bahwa ada banyak perusahaan-perusahaan nakal yang akan dicabut izinnya ke depan,” kata Sonny.
“Cuma saya butuh konfirmasi, apakah pencabutan izin itu, butuh persetujuan presiden. Setahu saya, regulasinya yang sekarang sudah berubah,” sambungnya.
Sonny menekankan, ia tidak ingin Presiden Prabowo ingin merehabilitasi hutan dan lahan, serta menjaga alam, justru tertahan dengan izin yang tidak dicabut.
“Ini nanti Presiden akan berhadapan dengan rakyat. Saya kira ini nanti butuh klarifikasi, jangan sampai nanti yang salah adalah Kementerian kehutanan kemudian presiden yang kena,” tutupnya.**
Sumber/Inilahcom
