AENDRA MEDITA*)
PARADOKS di Musibah Sumatra dan Kekuasaan yang Angkuh
Tentang Hutan Gundul, Banjir Sumatra, dan Negara yang Tak Becermin.
ADA satu kisah yang absurd. Atau mungkin sangat ironi dan bahkan paradoks. Anaknya Utusan Khusus Presiden Zita Anjani, namanya. Terekam sedang mengepel lumpur di sebuah rumah. Niatnya mulia. Tetapi, detail teknisnya yang salah kaprah menjadi bahan gunjingan. Cara mengepelnya mendorong lumpur ke sudut ruangan, bukan ke luar rumah atau saluran pembuangan. Ini adalah teknik pembersihan dasar yang salah. Hasilnya, aksi yang seharusnya menunjukkan empati dan solidaritas, berubah menjadi tontonan yang dianggap tidak efektif dan penuh formalitas. Sorotan lain, ekspresi keheranannya melihat kayu gelondongan besar di tengah banjir, dianggap mengada-ada dan tidak sejalan dengan keseriusan situasi. Detail isyarat teknis dan reaksi yang dianggap berlebihan itu memperkuat kesan bahwa kunjungan ini adalah untuk konten media sosial, bukan untuk kerja nyata.
Apa pelajaran dari episode ketiga ini? Kampanye pencitraan, khususnya di era media sosial yang hiper-visual, tidak lagi sekadar soal “ada” atau “tampil”. Ia adalah soal “bagaimana” Anda ada, dan “apa” yang sebenarnya Anda tunjukkan di balik tampilan itu. Setiap elemen dalam bingkai adalah teks yang akan dibaca, dikritik, dan diviralkan oleh publik.
Dalam riuh deru air bah yang menghancurkan rumah, jembatan, dan harapan orang-orang di Sumatra, ada suara lain yang lebih sunyi namun jauh lebih dalam: suara pohon-pohon yang telah tumbang, akar-akar yang tercerabut, dan bukit-bukit yang tak lagi memiliki kulit. Banjir yang meluluhlantakkan Sumatera bukan sekedar derasnya hujan tropis. Ia adalah warisan dari keputusan politik bertahun-tahun, kesepakatan ruang tertutup, dan kompromi yang diam-diam menukar keselamatan jutaan warga dengan keuntungan segelintir elite. (sumber: https://seni.co.id/commercial-art/jangan-abaikan-mise-en-scene-dalam-syuting-video-pencitraan/)
Banjir itu bukan sekedar bencana alam. Ia adalah refleksi moral negara. Saat Alam Mengungkap Rahasia Kekuasaan tampak semua. Ini membuat saya sedih pilu menyaksikannya.
Ketika kayu-kayu besar terseret arus, masyarakat setempat terperangah. Mereka bertanya-tanya dari mana kayu-kayu raksasa ini berasal. Namun alam sebenarnya tidak memberi kejutan. Ia hanya membuka tabir yang selama ini disembunyikan: hutan telah digunduli, gunung telah dilukai, sungai telah disempitkan.
Setiap batang kayu besar yang menghantam jembatan adalah pengakuan diam-diam bahwa pengawasan longgar. Izin seenaknya, siapa yang baya lancar. Setiap rumah yang hancur adalah bukti bahwa izin-izin telah diteken, lahan telah dikonversi, dan pohon-pohon telah ditebang jauh lebih cepat daripada program rehabilitasi yang berjalan. Alam berbicara bukan dengan kata-kata, tetapi dengan amukannya. Dan ironisnya, ia selalu jujur.
Banjir sebagai Produk Tata Kelola, Bukan Cuaca
Setelah banjir, pernyataan yang sering keluar dari pejabat publik hampir selalu serupa dan bahkan akting dengan memberikan penyataan macam-macam:
“Hujan ekstrim. Cuaca tidak dapat diprediksi.”
Namun publik tahu, hujan bukanlah tersangka utama. Hutan yang hilanglah yang membuat hujan berubah menjadi bencana.
Sumatra pernah menjadi salah satu pulau dengan tutupan hutan paling tebal di dunia. Dalam beberapa dasawarsa terakhir, ratusan ribu hektar menghilang, berubah menjadi perkebunan monokultur, tambang terbuka, dan proyek-proyek perluasan industri yang dilindungi undang-undang.
Ketika hutan ditebang, bukan hanya pohon yang hilang Bro…..Yang hilang adalah: d aya serap tanah, sedimen longsor, spons alami yang meredam hujan udara, habitat yang menjaga stabilitas ekologis.
Tanpa itu semua, hujan air tidak lagi meresap. Ia (udara itu) berlari turun dari bukit tanpa hambatan, mengamuk di lembah, sungai dan mendirikan organisasi. Ini bukan cuaca. Ini adalah pelarangan pengendalian kekuasaan.
Gestur Simbolik di Depan Kamera
Di tengah kehancuran itu, kamera menangkap berbagai momen: pejabat membawa karung beras, peninjauan lokasi banjir, pidato yang penuh pidato.
Semua itu tampak menyentuh. Tetapi sesungguhnya inilah paradoks yang paling menusuk: gestur-gestur kemanusiaan itu sering datang dari orang-orang atau institusi yang memegang kekuasaan atas izin lahan, pengelolaan hutan, dan tata ruang.
Aksi simbolik jauh lebih mudah daripada memperbaiki struktur tata kelola. Membawa beras hanya perlu tenaga. Mengubah sistem perizinan memerlukan keberanian politik.
Seorang pejabat bisa mengangkat karung beras di depan kamera. Berakting seperti pemain teater dengan sutradara kacangan alias asal-asalan, sedihnya tim komunikasi yang sangat piawai
Tetapi tidak semua pejabat berani menolak izin besar yang masuk melalui pintu lobi. Inilah ironi: Mereka yang menyalakan api adalah orang-orang yang ikut menyalakan api. Ketika rakyat berjuang menyelamatkan hidup, para elite berjuang menyelamatkan citra dan sok aksi
Patronase Politik: Akar Rusaknya Hutan
Di balik hilangnya jutaan pohon, ada struktur politik yang sulit disentuh: politik patronase. Di Indonesia, khususnya di daerah yang kaya sumber daya, izin lahan bukan hanya dokumen hukum. Ia adalah: modal politik, alat membangun jaringan kekuasaan, sumber keuangan, dan bentuk “balas jasa” setelah kontestasi pemilu atau mau jadi ketua umum partai.
Perusahaan menginginkan lahan. Politisi membutuhkan dukungan dan melenggang menjadi orang penting. Birokrasi ingin aman dan stabil. Kepentingan bertemu, dan hutan menjadi korban. Sedihnya bangsa ini.
Apa ini Siklusnya sederhana namun menghancurkan: Investor datang membawa proposal. Pejabat memberikan izin—terkadang terlalu mudah. Perusahaan menebang, menggali, membuka lahan. Rakyat menerima janji kesejahteraan, Alam kehilangan penyangganya. Banjir datang sebagai balas dendam ekologis. Tidak ada yang benar-benar bertanggung jawab. Tidak ada yang benar-benar berhenti. Banjir adalah Transparansi yang Tak Bisa Ditolak.
Dalam politik, ada banyak hal yang bisa didiskusikan: kesepakatan gelap, perizinan bermasalah, pembiaran terhadap illegal logging.
Namun banjir tidak bisa disembunyikan. Air tidak mengenal pencitraan. Sungai tidak mau tunduk pada siaran pers atau strategi komunikasi yang buruk. Ketika banjir datang, ia mengungkapkan sesuatu yang lebih jujur daripada pidato pejabat mana pun: “Negara tidak menjaga hutanmu.”
Air bah membuka buku besar yang selama ini ditutup-tutupi. Ia menunjukkan siapa yang bekerja untuk publik, dan siapa yang bekerja untuk kepentingan jaringan.
Rakyat Menanggung, Elit Bertahan
Yang kehilangan rumah adalah rakyat kecil. Yang kehilangan mata pencaharian adalah nelayan, petani, pedagang, buruh dan para rakyat
Sementara itu: izin lahan tetap berjalan, perusahaan masih mendapat konsesi, pejabat masih duduk di kursi empuk, organisasi pembangunan tetap mengejar angka pertumbuhan ekonomi, bukan membunuh kehidupan.
Ada ketidakadilan ekologis yang akut: Rakyat menanggung risiko, elite menikmati hasil. Dan risiko itu terus bertambah.
Ketika Negara Tidak Belajar, Alam yang Mengajarkan
Sumatra bukan pertama kali dilanda banjir besar, dan bukan yang terakhir. Pola kerusakannya jelas: Semakin sedikit pohon, semakin cepat banjir datang, semakin besar kayu yang hanyut, semakin dramatis kehancuran.
Ketika negara gagal belajar, alam mengambil alih peran guru. Namun alam mengajarkan dengan cara yang keras: banjir, longsor, kehilangan nyawa.
Dan setiap bencana ekologis adalah tanda tanya besar tentang apa yang sebenarnya terjadi di ruang kekuasaan. karena Hutan Bukan Sekadar Pohon Bung…— Ia adalah Politik Publik
Hutan adalah: penyaring udara, pengatur iklim, pelindung tanah, habitat satwa, dan benteng rakyat.
Tetapi dalam arena politik, hutan sering dianggap: aset ekonomi, angka dalam laporan, komoditas yang bisa dikonversi. Inilah kesalahan paling mendasar: Negara memperlakukan hutan sebagai ruang untuk diekstraksi, bukan sebagai fondasi kehidupan. Ketika pohon ditebang, bukan hanya batangnya saja yang hilang. Yang hilang adalah wibawa negara untuk menjaga masa depan rakyatnya.
Apa Jalan Keluar? Membangun Keberanian Politik
Jika banjir ingin dihentikan, Indonesia tidak memerlukan lebih banyak kunjungan lapangan.
Indonesia butuh 7 hal ini:
1.Reformasi total perizinan hutan.
2.Audit menyeluruh terhadap konsesi lama.
3.Penegakan hukum yang tidak memandang bulu.
4.Penguatan masyarakat adat sebagai penjaga hutan.
5.Restorasi sungai dan daerah aliran air.
6.Keterbukaan data tata ruang dan kehutanan.
7.Pecat saja yang bekerja hanya untuk kepentingan pribadi dan golongan partainya.
7 Hal ini bukan pekerjaan mudah. Ia membutuhkan keberanian politik yang jarang dimiliki.
Tetapi jika tidak dilakukan, banjir Sumatra hanya akan menjadi trailer dari film bencana yang lebih besar. Bukan akting bawa beras saja.
Negara yang Tidak Becermin akan Tenggelam
Banjir di Sumatra adalah peringatan keras bahwa alam telah mencapai batas kesabarannya. Pohon-pohon yang ditebang tidak bisa tumbuh dalam semalam. Tanah yang hilang tidak kembali dalam satu musim. Sungai yang tercemar tidak kembali jernih dalam satu pekan.
Kita tidak sedang menghadapi bencana cuaca. Kita sedang menghadapi bencana tata kelola. Dan selama kebijakan berjalan tanpa refleksi, selama izin diberikan tanpa akuntabilitas, selama kekuasaan lebih sibuk dengan pencitraan daripada pencegahan, banjir tidak hanya akan terus datang—ia akan semakin rakus, semakin pembohong, semakin menghancurkan.
Banjir Sumatra seharusnya menjadi cermin. Sayangnya, dalam politik kita, cermin sering ditempatkan di tempat yang paling jauh dari kekuasaan: di rumah-rumah sederhana yang terendam udara. Rakyat menguras rumahnya. Elite menguras energinya untuk menjaga popularitas. dan ngonten. Hutan menangis dalam diam, Udara mengamuk dengan suara paling lantang, Dan negara—jika tidak juga berbenah—akan berdiri di tengah-tengah sebagai Saksi peradaban yang membiarkan dirinya tenggelam. Nah bagaimana pun itu adalah kenyataan bangsa saat ini. Ayo sadar para pemangku kebijakan jangan punya kebiasaan yang paradoks…..Tabik
*) Jurnalis Senior dari Pusat Kajian Komunikasi Politik Indonesia (PKKPI) & Jala Bhumi Kultura (JBK)
