Menakar Batas Wewenang dan Kewajiban Transparansi dalam Polemik Adanya Sejumlah Perusahaan Pemicu Banjir Sumatra

CATATAN Aendra MEDITA*)

Pernyataan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni soal bencana ini saat dipanggil DPR mengenai  adanya sejumlah perusahaan yang diduga terlibat dalam kerusakan lingkungan di Sumatra, namun belum dapat diungkapkan karena “menunggu izin presiden”, memantik diskusi publik yang penting. Di satu sisi, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kementerian telah melakukan langkah awal investigatif. Di sisi lain, alasan penundaan itu menimbulkan pertanyaan tentang batas wewenang, mekanisme pengungkapan, serta prinsip keterbukaan dalam negara hukum.

Dalam kerangka hukum administrasi, pejabat publik diberikan diskresi, tetapi juga dibatasi oleh asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB)—termasuk asas keterbukaan, akuntabilitas, dan profesionalitas. Maka, persoalan ini tidak bisa dilihat sekadar sebagai perdebatan politik, tetapi sebagai evaluasi terhadap sejauh mana norma-norma hukum administrasi dipraktikkan dalam kasus konkret yang berkaitan erat dengan kepentingan publik.

Konteks Hukum: Kewajiban Transparansi sebagai Bagian dari Hak Publik

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014) telah menegaskan bahwa penyelenggara negara wajib menjamin keterbukaan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik, kecuali informasi yang memang dikecualikan secara tegas oleh undang-undang. Selain itu, UU Keterbukaan Informasi Publik (UU 14/2008) secara eksplisit menyebutkan bahwa informasi yang berhubungan dengan potensi atau indikasi kerusakan lingkungan termasuk informasi publik yang harus tersedia setiap saat.

Dengan demikian, secara normatif, nama perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran lingkungan bukan termasuk kategori informasi yang otomatis wajib dirahasiakan. Jika alasan penundaannya adalah untuk verifikasi, itu dapat diterima. Jika alasannya adalah agar proses penegakan hukum tidak terganggu, itu juga dapat dipahami. Namun, jika alasan penundaan dikaitkan dengan izin presiden, maka perlu kejelasan prosedural: apakah memang ada norma positif yang mewajibkan demikian, ataukah ini sekadar interpretasi internal birokrasi.

Bahkan Mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol (Purn) Susno Duadji mengeluarkan kritik paling keras sejauh ini yang pernah disampaikan seorang mantan petinggi kepolisian atas bencana banjir dan longsor di tiga provinsi di Sumatra, beberapa waktu lalu.

Menurut Susno bencana ini bukan sebab alam, melainkan akibat ulah manusia yang serakah yang mengangkangi hukum dan aturan yang ada.

Susno mengatakan penebangan hutan yang masif dan pertambangan merupakan sumber utama bencana yang mengakibatkan banjir dan longsor sehingga desa-desa hilang ditelan lumpur, dan jutaan kubik gelondongan kayu terbawa arus, menyisakan pemandangan memilukan.

Dalam suara yang terdengar menahan emosi, dalam acara On Point di Kompas TV, Jumat (5/12/2012), Susno mengatakan hujan itu rahmat Allah.

Dalam negara hukum, alasan administratif tidak boleh mengaburkan norma legal yang berlaku. Ketika sebuah kementerian menyebut perlunya persetujuan presiden untuk membuka informasi publik, wajar bila publik menanyakan dasar hukumnya. Pertanyaan itu bukan bentuk kritik personal, tetapi pengecekan prinsipil: apakah proses pemerintahan berjalan berdasarkan hukum (rule of law), atau berdasarkan preferensi struktural yang tidak tertulis.

Menimbang Kewenangan Menteri dalam Sistem Presidensial

Sistem presidensial Indonesia menempatkan menteri sebagai pembantu presiden yang memiliki kewenangan mandiri dalam ruang lingkup tugasnya. Kementerian tidak perlu memvalidasi setiap tindakan administratif dengan presiden kecuali tindakan itu terkait:

1.Perubahan kebijakan nasional, 2.Penetapan anggaran besar, 3.Keputusan strategis yang bersifat lintas sektoral, atau 4.Kebijakan yang mengikat seluruh kementerian.

Mengumumkan nama perusahaan yang diduga melanggar aturan kehutanan—sepanjang didasarkan pada temuan internal dan prosedur hukum—pada dasarnya merupakan kewenangan kementerian. Karena itu, ketika menteri menyatakan bahwa pengungkapan nama menunggu izin presiden, publik berhak meminta penjelasan yang lebih komprehensif. Tidak untuk menuding, tetapi untuk memastikan bahwa mekanisme pemerintahan tetap berjalan sesuai prinsip delegasi kewenangan yang diatur undang-undang.

Menghindari Kekaburan dalam Informasi Publik

Salah satu prinsip AUPB yang relevan dalam kasus ini adalah asas kecermatan dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan. Ketidakjelasan informasi kepada publik berpotensi menimbulkan spekulasi yang pada akhirnya dapat menyulitkan aparat penegak hukum itu sendiri. Di titik ini, kementerian perlu berhati-hati: pengungkapan yang setengah-setengah (misalnya “sudah ada 12 perusahaan” tetapi tanpa detail) dapat menciptakan ruang ketidakpastian. Ketidakpastian hukum adalah musuh dari kepastian hukum yang dijanjikan oleh konstitusi.

Karena itu, sikap yang paling ideal dalam situasi ini adalah memastikan bahwa proses investigasi berjalan secara profesional, namun komunikasi publiknya dilakukan dengan rapi, terukur, dan sesuai koridor hukum. Ada metode yang bisa digunakan: Menyampaikan bahwa temuan masih dalam tahap verifikasi, Memberi gambaran mengenai kriteria pelanggaran yang sedang diperiksa, Menyebutkan bahwa publik baru akan menerima daftar nama jika bukti-buktinya telah dianggap cukup menurut standar penyidikan administratif.

Dengan demikian, publik tetap mendapat kejelasan proses tanpa merusak asas praduga tak bersalah. Pendekatan seperti ini tidak hanya melindungi reputasi perusahaan yang belum tentu bersalah, tetapi juga menjaga kredibilitas kementerian.

Aspek Politik yang Perlu Dikelola Secara Hukum, Bukan Emosi Publik

Respon keras dari berbagai fraksi DPR, termasuk partai Gerindra, pada dasarnya dapat dilihat sebagai bagian dari fungsi pengawasan legislatif. Kritik itu bukan indikator konflik horizontal dalam pemerintahan, melainkan mekanisme check-and-balance yang wajar dan diperlukan dalam negara demokrasi. Justru, yang paling sehat adalah ketika kritik tersebut dijawab dengan dasar hukum, bukan dengan saling balas pernyataan politis.

Di sini, kementerian perlu mengedepankan pendekatan hukum: memberikan penjelasan berdasarkan regulasi yang mengatur klasifikasi informasi dan proses penegakan hukum administratif. Pendekatan hukum akan membantu meredakan interpretasi publik yang liar, sekaligus memperkuat posisi pemerintah dalam menjalankan kewajibannya.

Membangun Tata Kelola Lingkungan yang Konsisten

Bencana ekologis seperti banjir dan longsor bukan sekadar fenomena alam. Ia sering kali merupakan hasil interaksi antara kondisi geologis dan aktivitas manusia. Karena itu, pemerintah tidak hanya dituntut bertindak cepat, tetapi juga transparan. Transparansi di sini bukan sekadar keterbukaan nama, tetapi keterbukaan langkah: bagaimana mekanisme investigasi berjalan, bagaimana bukti dikumpulkan, kapan publik akan menerima laporan resmi, dan apa konsekuensi hukum dari setiap temuan.

Lebih dari itu, kasus seperti ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat supervisi negara terhadap pemanfaatan hutan. Jika temuan kementerian benar adanya dan 12 perusahaan tersebut terbukti melakukan pelanggaran, maka langkah selanjutnya harus jelas: pencabutan izin, pemulihan lingkungan, serta proses hukum yang sesuai peraturan.

Diplomasi, Hukum, dan Kewajiban Pelayanan Publik

Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk memperkeruh situasi, melainkan untuk menegaskan bahwa dalam negara hukum, proses pengambilan keputusan harus selalu dapat dipertanggungjawabkan. Menunda transparansi boleh saja, tetapi alasan penundaan harus jelas dasar hukumnya. Mengedepankan presiden sebagai syarat administratif perlu dijelaskan dengan regulasi yang tegas, bukan sebagai narasi politik.

Membangun tata kelola lingkungan yang kuat tidak hanya membutuhkan investigasi yang teliti, tetapi juga komunikasi hukum yang jernih. Dengan demikian, pemerintah tetap menjaga kredibilitas, publik tetap mendapat kejelasan, dan proses penegakan hukum tidak terganggu oleh spekulasi.

Justru di sinilah diplomasi hukum menemukan maknanya: menegakkan aturan dengan elegan, menjaga stabilitas sambil memastikan bahwa hak publik untuk mengetahui tetap dihormati dalam kerangka hukum yang berlaku. Karena Wewenang dan Kewajiban Transparansi dalam Polemik Adanya Sejumlah Perusahaan Pemicu Banjir Sumatra harusnya dibuka saja. Bukan demikian?

*) Jurnalis Senior dari Pusat Kajian Komunikasi Politik Indonesia (PKKPI) & Jala Bhumi Kultura (JBK)