Perekonomian Tersedak, Kelas Menengah Terjebak
Oleh: Defiyan Cori
Ekonom Konstitusi
Seperti gayung bersambut pasca gejolak yang terjadi di pasar Bursa Efek Indonesia (BEI) di minggu pertama Februari 2026. Disertai oleh mundurnya sebagian besar otoritas pengurusnya. Tiba-tiba pada hari Senin dan Selasa 9 dan 10 Februari 2026 Presiden RI Prabowo Subianto kedatangan sejumlah pengusaha besar di Hambalang, Bogor.
Rombongan pertama tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), di hari berikutnya sejumlah para pengusaha korporasi swasta atau taipan. Lalu, sontak kondisi pasar modal di BEI bereaksi positif. Ada apakah sebenarnya? Apa memang ada kaitan pertemuan para taipan dengan Presiden RI dengan reaksi pasar modal di BEI?
Biarlah itu menjadi urusan para pialang (broker) dan emiten serta ahli spekulasi yang bermain di BEI. BEI juga adalah urusan Frederica Widyasari Dewi yang ujug-ujug ditunjuk menjadi Pjs Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Meskipun, sebagai mantan pengurus di BEI independensi yang bersangkutan patut dipertanyakan publik.
**
Namun, tulisan ini tidak hendak mengulas pertemuan Presiden dengan para pengusaha besar itu dan kaitannya dengan reaksi nilai saham di BEI. Tidak terlalu penting mengulas kaitan pengaruh para korporasi taipan atas gonjang-ganjing dan reaksi positif di BEI pasca pertemuan di Hambalang tersebut. Dampak kinerja perekonomian tahunan bagi masyarakatlah yang lebih prioritas untuk diulas.
Tapi, yang pasti, apresiasi harus diberikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto dalam membaca situasi pasar modal BEI. Dan, menanggapinya (response) dengan cepat dan tepat. Sebab, perekonomian bukan hanya pasar modal, melainkan juga pasar nyata (riil). Dengan indikator berkurangnya angka kemiskinan dan pengangguran serta naik kelasnya kelompok menengah yang terjebak stagnasi pertumbuhan ekonomi.
Tanggungjawab Kinerja Menteri Golkar
Telah satu setengah tahun Presiden RI Prabowo Subianto memerintah, waktu yang tepat untuk menilai kinerjanya. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 hanya bisa dicapai sebesar 5,11 persen. Angka yang tidak secerah janji Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, yaitu bisa mencapai 6 persen. Malah kalah jauh dari Vietnam yang tumbuh ekonominya sebesar 8,2 persen. Penting dipertanyakan oleh publik mengapa kinerja pertumbuhan ekonomi nasional tidak juga beranjak dari angka 5 persen?
Pertanyaan inilah yang lebih tepat ditujukan kepada portofolio kabinet Merah Putih. Khususnya, yang mengurusi bidang ekonomi dan moneter. Menteri Koordinator Perekonomian (Menko) Airlangga Hartarto, Menko Pangan Zulkifli Hasan dan Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar harus mampu memberikan jawabannya. Para Menteri yang menjabat Ketua Umum partai politik serta bertanggungjawab secara moral politik.
**
Tingkat kemiskinan dan pengangguran tidak berkurang singnifikan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2025 mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 23,36 juta orang atau 8,25 persen dari total penduduk. Jumlah pengangguran per November 2025 tercatat sejumlah 7,35 juta orang. Memang terdapat penurunan sebesar 109 ribu orang dibanding posisi Agustus 2025. Dan, tingkat pengangguran terbuka juga (TPT) turun menjadi 4,74 persen, tetap tidak signikan mengatasi persoalan makro ekonomi.
Seharusnya, sebagian besar para menteri yang berasal dari partai politik mampu mengatasi permasalahan makro ekonomi klasik itu. Apalagi, para menteri kader Partai Golkar yang terbesar dijajaran kabinet Merah Putih. Diera Orde Baru (Orba) turut berperan membesarkan para konglomerat atau korporasi taipan. Bukan malah melanggengkan nepotisme yang ditentang dimasa reformasi sebagai bagian dari anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Para taipan inilah yang sebagian besar menguasai kue perekonomian nasional. Kekayaannya (data Forbes, 2025) mencapai US$267 miliar atau senilai Rp4.400,3 triliun atau 117,7 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang berjumlah Rp3.621,3 triliun. Kelompok inilah yang mengendalikan jalannya perekonomian Indonesia dan memiliki posisi tawar politik (political bargaining). Pendulum inilah yang harus digeser para Menteri dari partai politik.
Dominasi penguasaan ekonomi oleh kelompok kecil ini masih belum mampu ditransformasikan kinerjanya kepada kelompok kelas menengah terjebak oleh perekonomian yang tersedak. Tidak, terhadap sebagian besar kemiskinan dan pengangguran yang berasal dari kelompok menengah di perdesaan dan perkotaan. Berpengetahuan yang cukup, tetapi tidak memiliki jangkauan (akses) ekonomi dan keuangan agar naik kelas ekonominya.
Yaitu, kelompok terdidik lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan perguruan tinggi (D1-3/S1), masing-masing sebesar 30,85 persen dan 10,2 persen atau 41,05 persen dari total penduduk. Kelompok inilah yang sedang terdesak dan terjebak sebagai kelompok menengah. Selama 10 tahun terakhir, berpotensi lebih banyak turun ke bawah status ekonominya dibanding naik kelas ke atas. Rentan menjadi pemicu instabilitas sosial politik yang merugikan kinerja Presiden RI Prabowo Subianto.
Gonjang-ganjing pasar modal di BEI tidak berpengaruh apapun bagi ekonomi rakyat, tidak juga penciptaan lapangan kerja! Yang terjadi justru sebaliknya, kelompok menengah pendapatannya semakin terkuras. Nyaris tak memiliki jalan keluar atas minimnya penciptaan lapangan pekerjaan sektor industri. Pekerjaanlah yang dibutuhkan untuk mengangkat harkat hidupnya, bukan penyelamatan pasar keuangan atau BEI.
Kinerja implementasi visi-misi Asta Cita disektor industri agro maritim terpadu (agro-maritim complex) sangat lambat ditangan para Menteri kader Partai Golkar ini. Padahal, sektor industri inilah yang akan mengungkit (leverage) secara nyata kinerja perekonomian rakyat, skala UMKM dan nasional. Sektor inilah sejatinya faktor kunci (_key factor_) bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih tinggi dari 5 persen.
**
Oleh karena itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri UMKM Maman Abdurrahman beserta rekan Partai Golkar lainnya di jajaran kabinet harus tahu diri dan bersikap dewasa. Atas capaian kontribusi PDB dan pertumbuhan ekonomi yang tidak memuaskan serta tidak signifikan manfaatnya bagi masyarakat.
Begitu juga halnya dengan program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) masih tidak mampu dikomunikasikan dengan baik oleh otoritas terkait. Banyak pihak yang mempertanyakan kinerja MBG atas maraknya kasus keracunan siswa penerima manfaat. Termasuk pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di suatu daerah dan beberapa daerah yang hanya dimiliki oleh seseorang atau beberapa orang saja.
Kelompok menengah semakin terdesak oleh kinerja buruk Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) yang dipimpin Meutya Hafid (dari Partai Golkar). Meutya Hafid justru tidak mengelola data pribadi penduduk RI dengan baik dan aman. Pembobolan data pribadi terus terjadi, terakhir pada akhir Januari 2026. Kasus ini jelas mengancam kehidupan masyarakat luas yang berdampak materi. Seringkali terjadi tindak kejahatan pembobolan rekening pribadinya di lembaga perbankan. (*)
