Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono mengkonfirmasi adanya pekerja Otorita IKN yang belum dibayar lantaran menunggu dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Hak Keuangan eselon 1 dan turunannya. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI pada Senin (03/04/23).
“Saya ingin mengkonfirmasi tadi sebetulnya tentang apakah ada yang belum dibayar? Kami harus jujur menyatakan bahwa kami masih menunggu Perpres tentang Hak Keuangan eselon 1 dan turunannya pada saat ini,” tegasnya yang dikutip melalui tayangan live streaming kanal Youtube Komisi II DPR RI Channel.
Selain itu, Bambang juga mengungkapkan bahwa dirinya bersama Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe juga baru memperoleh gaji setelah 11 bulan bekerja. Persoalan ini dikatakannya telah dibahas Menkopolhukam, Mahfud MD dan segera diajukan kepada Presiden Joko Widodo.
“Saya dan Pak Dhony juga butuh waktu 11 bulan hingga kami mendapatkan salary. Jadi ya… sudah dibahas ini yang Hak Keuangan untuk pejabat eselon 1 ke bawah ini di Menkopolhukam dan ini meluncur ke presiden sekarang,” ujar Bambang menambahkan.
Meski belum dibayar, Bambang mengatakan bahwa para karyawan Otorita IKN tersebut tetap bekerja dengan semangat seraya mereka masih mengupayakan langkah-langkah agar segala prosesnya dapat dipercepat.
Sebelumnya, Bambang juga meminta agar Komisi II DPR dapat melakukan rekrutmen dari pihak swasta untuk meningkatkan kapasitas kemampuan lembaga Otorita IKN. Baru dibentuknya organisasi ini menyebabkan beberapa persoalan masih terkendala undang-undang.
Diketahui, Otorita IKN sengaja dibentuk menjadi organisasi yang bertanggung jawab dalam mengemban tugas terkait Persiapan, Pembangunan, Pemindahan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan terkait dengan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dipimpin oleh Bambang Susantono. (oct)
