Oleh Ahmad Daryoko
Koordinator INVEST
INVEST sebenarnya sudah curiga ketika Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Tohir pasca dilantiknya sebagai Menteri BUMN, sesuai Majalah Tempo 14 Desember 2019, memerintahkan PLN untuk “minggir” dari usaha pembangkitan dan agar digantikan listrik swasta IPP (Independent Power Producer milik Asing/Aseng). Dan PLN agar konsentrasi di distribusi saja. Hal tersebut diulang lagi melalui kuliah umum di Hotel The Ritz-Carlton Jakarta pada akhir Pebruari 2020.
Mengapa INVEST curiga? Karena di Distribusi pun Ritail PLN seluruh Indonesia sudah di jual oknum Dirut PLN ke Perusahaannya (oknum mantan DIRUT ini pengusaha juga) dan taoke berinitial TW.
Sehingga ibarat sebuah mobil, saat ini PLN telah di “begal” ditengah jalan oleh oknum Penguasa, dan sopirnya dibuang ditengah jalan dan kemudian dikemudikan oleh Asing/Aseng , D.I dan TW.
Dan mulai awal tahun 2020 ini kendaraan bernama PLN yang penumpangnya rakyat Indonesia yang tinggal di Jawa-Bali ini telah di “kuasai” dan dikemudikan oleh Asing/Aseng serta oknum mantan Dirut PLN dan TW tadi.
Awalnya si “Begal” ini ngomong ke penumpang (rakyat Indonesia) bahwa kalau kendaraan itu dia yang bawa, ongkosnya lebih murah.
Tetapi ternyata pada awal bulan Mei 2020 mulai banyak penumpang (konsumen listrik Jawa-Bali) yang protes lewat Ombudsman bahwa ongkosnya naik rata-rata dua kali lipat !
Ombudsman pun tidak tahu kalau “mobil” bernama PLN tersebut telah dibajak Asing/Aseng serta D.I dan TW. Maka Ombudsman pun komplain ke pemilik mobil tersebut yaitu DIRUT PLN ! Dan karena saking takutnya ke oknum menteri atasannya (yang mensponsori “pembajakan” tersebut) sang DIRUT PLN berkelit bahwa tarip naik karena ada Covid 19. Meskipun diralat lagi karena kesalahan hitung tagihan!
Perumpamaan diatas mudah-mudahan mudah di pahami konsumen/rakyat Indonesia !
Intinya kelistrikan Jawa-Bali yang sudah matang ini (tinggal ngambil untungnya ) mulai awal 2020 ini sudah dikuasai komplotan swasta Asing/Aseng serta D.I dan TW. Karena didukung oleh oknum penguasa.
Dan sesuai pengalaman “begal membegal” kelistrikan seperti ini yang terjadi di Kamerun dan Philipina, maka tarif listrik akan naik sekitar 3-4 x lipat sebelumnya. Kalau kita bayar listrik saat ini misal Rp 800 ribu perbulan, maka dipastikan tahun depan (2021) akan menjadi sekitar Rp 2,4 juta – Rp 3,5 juta.
Mengapa menjadi mahal? Karena kendaraan PLN tadi sudah dikemudikan oleh bukan Negara lagi ! Tetapi oleh oknum-oknum swasta yang dilindungi penguasa! Bahkan PLN pun akan dibubarkan, karena hanya menjadi Perusahaan Penjaga Tower yang tidak bisa digunakan Negara lagi untuk mengatur tarip seperti sebelummya !
Kemudian bagaimana cara menentukan tarip listrik ? Tarip listrik akan ditentukan oleh para “pembajak” tadi yang telah mengambil alih asset PLN (Transmisi, Distribusi, ritail dan bahkan ex kantor PLN). Para “pembajak” listrik itu dengan restu “oknum” penguasa kelistrikan akan membuat “Kartel” untuk menggantikan struktur organisasi PLN yang telah bubar !
Karena asset sudah dikuasai mereka, maka prakteknya ( seperti yang sudah terjadi di Philipina dan Kamerun) Negara tidak bisa apa-apa lagi dan tarip suka-suka mereka (mekanisme pasar bebas/ Liberal/ MBMS – Multi Bayer Multi Seller System ).
Makanya mumpung masih ada kesempatan, marilah kita cegah bersama-sama. Soalnya kalau terlambat tahun depan pasti melonjak 4x lipat seperti Philipina!
JAKARTA, 27 MEI 2020.
