Home Migas Investasi Henri Subiakto: Istana Puja-puji Starlink, Mereka Lebih Dahulukan Perusahaan Asing daripada Milik...

Henri Subiakto: Istana Puja-puji Starlink, Mereka Lebih Dahulukan Perusahaan Asing daripada Milik Sendiri

40
0

Henri Subiakto: Istana Puja-puji Starlink, Mereka Lebih Dahulukan Perusahaan Asing daripada Milik Sendiri

ENERGYWORLD.CO.ID – Guru Besar Unair, Henri Subiakto, melalui akun pribadinya di X, @henrysubiakto, mengkritik sikap Istana yang memuji-puji layanan Starlink milik Elon Musk. Bahkan sejumlah menteri pun jadi sasaran usai foto mereka duduk di belakang Elon Musk.

Guru Besar Unair, Henri Subiakto, melalui akun pribadinya di X, @henrysubiakto, menyatakan: “Persoalan utama kasus Starlink ini adalah, kita bangsa Indonesia punya UUD 45 pasal 33 yang berbunyi “Bumi Air dan kekayaan alam di dalamnya dikuasai oleh negara,” katanya dikutip Rabu (22/5/2024).

Kekayaan yang ada di dalam bumi, yang ada di ruang udara harusnya ada dalam kontrol negara, mengapa sekarang dikelola Asing? Apa UUD 45 memang sudah diabaikan?

Padahal, lanjut Henri Subiakto, pemerintah Indonesia sudah punya Satelit sendiri beli dan sudah dipasang tahun 2023 bernama Satelit Republik Indonesia (Satria 1) dan akan menyusul Satria 2 yang penggunaannya masih sekitar 15% dari kapasitas.

“Bahkan kita juga sudah membangun jaringan fiber optik palapa Ring yang panjangnya ribuan kilometer yang dikenal dengan Tol Langit, apa pada tidak ingat tol langit?” ujar Henri.

Lalu punya puluhan ribu BTS, semua itu sudah dibeli dan dibangun tetapi belum difungsikan secara optimal. Tiba-tiba datang Elon Musk diberi karpet Merah oleh pak Luhut dan Kemenkes. “Mereka lebih mengutamakan perusahaan Asing daripada milik sendiri yang sudah direncanakan dan disiapkan sejak sepuluh tahun lalu,” kritiknya.

Kalau kurang optimal, lanjut Henri, seharusnya ini dibenahi. Jangan lalu diberikan ke perusahaan asing yang jelas-jelas tidak sesuai dengan kedaulatan dan keamanan digital. Hal ini jelas menunjukkan inkonsistensi kebijakan dan lemahnya sinergi antar kementerian. Tampak ada kebijakan top down yang memotong keinginan digitalisasi kebijakan nasional. EDY

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.